KOMA.ID, JAKARTA – Pada hari Jumat, 10 Oktober 2025, dunia tengah memperingati World Mental Health Day atau Hari Kesehatan Mental Sedunia.
Dalam momentum internasional tersebut, dunia tengah mengangkat fokus utama pada mental health in humanitarian emergencies, yaitu kebutuhan kesehatan mental dan dukungan psikososial bagi orang-orang yang terdampak konflik, bencana, dan keadaan darurat kemanusiaan.
Tema ini dicanangkan dan diampu oleh WHO sebagai bagian dari kampanye global untuk menyorot bahwa pemulihan fisik pasca-darurat tidak cukup tanpa dukungan kesehatan mental yang memadai.
World Health Organization
Akar peringatan ini bermula pada 10 Oktober 1992 atas inisiatif World Federation for Mental Health (WFMH) untuk meningkatkan edukasi, advokasi, dan pengurangan stigma terhadap gangguan mental.
Sejak 1994, setiap tahun tema khusus dipilih untuk memusatkan perhatian publik dan pembuat kebijakan pada isu tertentu, dari hak asasi, anak, sampai layanan di tempat kerja, sehingga 2025 menjadi kelanjutan agenda global untuk menyambungkan kebutuhan darurat kemanusiaan dengan layanan kesehatan mental.
Berdasarkan analisis WHO dan survei global terbaru, beban gangguan mental sangat besar: pada 2021 diperkirakan hampir 1 dari 7 orang (≈1,1 miliar) hidup dengan gangguan mental, dengan gangguan kecemasan dan depresi sebagai yang paling sering dilaporkan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan layanan kesehatan mental adalah isu populasi besar, bukan hanya masalah kelompok kecil.
Kesenjangan layanan dan sumber daya
Meskipun beban penyakit besar, respons layanan masih jauh tertinggal: di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah, lebih dari 75% orang yang membutuhkan perawatan tidak mendapat pengobatan yang memadai. Suatu kesenjangan yang diperparah oleh kekurangan tenaga kesehatan mental, alokasi anggaran yang rendah (median pembiayaan kesehatan mental tetap sangat kecil), dan disparitas regional.
WHO pun sampai menyatakan bahwa investasi dan reformasi sistem diperlukan agar layanan tersedia dan dapat diakses, terutama di konteks darurat kemanusiaan.
Konflik, bencana alam, dan krisis yang terjadi secara tiba-tiba dapat menaikkan risiko gangguan stres pasca-trauma, depresi, kecemasan, dan ide bunuh diri, serta merusak jaringan sosial pendukung.
Di daerah terdampak, diperkirakan sekitar 1 dari 5 orang mengalami suatu kondisi mental yang membutuhkan perhatian klinis. Karena kebutuhan ini sering muncul bersamaan dengan rusaknya infrastruktur kesehatan dan relokasi populasi, respons kemanusiaan harus memasukkan layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial sebagai komponen inti pemulihan.
Sementara itu, literatur ilmiah dan laporan WHO menunjukkan beberapa pendekatan efektif: integrasi layanan kesehatan mental ke perawatan primer, pelatihan tenaga kesehatan non-spesialis (task-shifting), model berbasis komunitas, intervensi berbasis bukti untuk anak dan remaja, serta platform digital yang memperluas jangkauan layanan.
Namun, penerapan yang sukses memerlukan pendanaan berkelanjutan, penguatan tenaga kerja, dan penyesuaian intervensi pada konteks budaya dan darurat setempat, berarti perubahan sistemik, bukan hanya program satu kali.
Lebih lanjut, bagi masyarakat umum dan pembuat kebijakan, pesan 2025 sederhana namun menuntut tindakan: saat kita merespons bencana atau konflik, kesehatan mental bukan barang tambahan, ia adalah bagian inti dari rekonstruksi dan pemulihan.
Meningkatkan akses, mengurangi stigma, dan menyediakan dukungan psikososial yang tepat waktu akan menyelamatkan jiwa dan membantu komunitas bangkit lebih kuat.
Maka dari itu, aspek paling konkretnya adalah, upaya itu dapat menjadi investasi bagaimana setiap individu manusia dapat melakukan upaya pengurangan beban penyakit dan biaya sosial di masa depan.
