Koma.id– Isu reformasi Polri kembali menjadi sorotan tajam di tengah rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meresmikan Komite Reformasi Polri dan melantik sembilan anggotanya pada pekan depan.
Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding, menyebut pembentukan Komite Reformasi Polri merupakan momentum penting untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme di tubuh Polri. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum hanya bisa dibangun melalui sistem pengawasan yang kuat dan independen.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR, Andreas Hugo Pareira, menekankan bahwa reformasi Polri harus diarahkan untuk menyelesaikan akar persoalan mendalam di tubuh kepolisian. Ia menyoroti sejumlah isu klasik seperti budaya kekerasan, dominasi polisi dalam proses penyidikan, hingga minimnya mekanisme check and balances.
Menurut Andreas, Polri juga harus melepaskan diri dari praktik politik dan gaya militeristik agar bisa menjalankan fungsi pelayanan publik secara lebih humanis.
