Koma.id – Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menganalisis momen Presiden Prabowo Subianto diwawancara dengan jurnalis senior lintas media.
Bawono menilai pertemuan Prabowo dengan jurnalis senior itu mencerminkan sikap pemerintahan Prabowo kepada pers di Indonesia.
“Wawancara enam media massa cetak dan elektronik terhadap Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor positif bagi keterbukaan informasi dan kebebasan pers di Indonesia,” ujar Bawono dalam keterangannya yang diterima, Selasa (8/4/2025).
Menurut Bawono, sesi wawancara itu sekaligus membantah sejumlah isu mengenai sikap pemerintahan Prabowo kepada pers. Dia menilai wawancara itu seakan mencerminkan kebebasan pers.
“Selama ini muncul penilaian sempit dari sejumlah pihak apabila Presiden Prabowo memiliki kecenderungan sikap resisten terhadap keterbukaan dan kebebasan pers, karena memiliki latar belakang militer di masa lalu. Wawancara Presiden Prabowo dengan enam pemimpin redaksi itu seakan telah membalikkan penilaian negatif tersebut,” tuturnya.
RI-India Sepakat Perkuat Kemitraan Strategis, Perluas Kerja Sama Pertahanan hingga Teknologi
“Apalagi dalam wawancara tersebut para pemimpin redaksi media massa tersebut tidak dimintakan daftar pertanyaan terlebih dahulu,” imbuhnya.
Bawono meminta menteri Kabinet Merah Putih meniru Prabowo. Dia mengatakan Prabowo menjunjung keterbukaan informasi dan kebebasan pers.
“Keterbukaan Presiden Prabowo ini harus juga dicontoh para menteri di Kabinet Merah Putih. Dengan begitu, publik pun dapat melihat dan menilai seluruh jajaran pemerintahan dałam Kabinet Merah Putih memiliki nafas semangat sama dalam keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers di Indonesia,” ucapnya.
Selain itu, Bawono menilai sesi wawancara ini adalah salah satu upaya Prabowo mengoptimalkan komunikasi publik. Dia juga meminta sikap Prabowo ini bisa dicontoh Kantor Komunikasi Presiden.
“Wawancara secara terbuka enam pemimpin redaksi media massa dengan Presiden Prabowo juga dapat dilihat sebagai ikhtiar dari Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan optimalisasi komunikasi publik pemerintah selama hampir enam bulan pemerintahan ini. Ini harus menjadi koreksi cermin diri bagi kementerian dan juga tentu kantor komunikasi presiden untuk memperbaiki kualitas komunikasi publik mereka di masa mendatang,” katanya.
