Koma.id– Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2025 mencerminkan perpecahan yang tengah terjadi di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Untuk pertama kalinya dalam sejarah, perayaan HPN digelar di dua lokasi berbeda, yakni Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Pekanbaru, Riau.
Kedua kubu sama-sama mengklaim sebagai PWI yang sah, menciptakan dinamika baru dalam dunia pers nasional.
Yang menjadi sorotan utama adalah sikap Dewan Pers (DP) yang secara tegas menolak menghadiri perayaan ini, menunjukkan ketidakberpihakan mereka dalam konflik internal PWI.
Kebakaran Hebat Landa Pasar Jiung Kemayoran, Ratusan Warga Panik Selamatkan Barang Dagangan
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga memilih sikap netral dengan tidak menghadiri HPN di kedua lokasi tersebut. Ini menjadi momen pertama dalam sejarah di mana seorang Presiden RI absen dalam perayaan Hari Pers Nasional.
Di Kalimantan Selatan, perwakilan pemerintah hadir dalam bentuk Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mewakili Presiden Prabowo.
Polsek Pondok Gede Gelar Patroli Cipkon dan Ngopi Bareng, Warga Didorong Aktif Hidupkan Siskamling
Dalam acara tersebut, Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan bahwa PWI tetap berkomitmen menjaga kedaulatan bangsa. Ia juga menyatakan dukungannya terhadap Program Ketahanan Pangan yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo.
Sementara itu, di Pekanbaru, Riau, HPN 2025 dihadiri secara daring oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.
Ketua Umum PWI Pusat versi Riau, Zulmansyah Sekedang, dalam sambutannya menyoroti tantangan besar yang dihadapi dunia pers Indonesia, termasuk perpecahan yang kini melanda organisasi PWI itu sendiri.
