KOMA.ID, JAKARTA – Direktur P3S (Political and Public Policy Studies) Jerry Massie mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen kecuali untuk barang dan jasa dengan kategori mewah.
Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto di detik-detik akhir pergantian tahun, yakni pada hari Selasa, 31 Desember 2024 tersebut memberikan angin segar bagi masyarakat kelas menengah ke bawah saat ini.
Apalagi beberapa hari terakhir sebelum berakhirnya tahun 2024, banyak masyarakat Indonesia menentang keras kenaikan PPN 12 yang berdampak pada sektor ekonomi menengah ke bawah.
Frans Freddy Soroti Kericuhan Diskusi di UGM: Kampus Harus Jadi Arena Adu Gagasan, Bukan Adu Emosi
“Ini bukti Prabowo pemimpin yang sangat peduli aspirasi masyarakat,” kata Jerry Massie, Kamis (2/1).
Jika menelaah semangat Prabowo dewasa ini, Jerry menganggap bahwa Indonesia telah memiliki sosok pemimpin yang tepat dan pro terhadap masyarakat kecil.
Ghilman Hanif Ingatkan Kritik Mahasiswa Harus Jadi Bahan Evaluasi, Bukan Ancaman bagi Pemerintah
“Memang Indonesia tak salah memilih Prabowo, kabar gembira tahun 2025 ini dimana Prabowo melarang pembangunan puluhan tol, melarang impor beras, gula, garam dan bawang putih,” tandasnya.
Bagi dia, pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto patut mendapatkan apresiasi karena diyakini mampu menjawab kegelisahan rakyat Indonesia ke depan.
“Ini adalah kemenangan buat rakyat Indonesia. Belum lagi akan ada subsidi beras 10 Kg, dan pengurangan biaya listrik. Saya nilai Prabowo pemimpin yang tulus dan amanah yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat,” tutur Jerry.
Lebih lanjut, Jerry Massie memahami bahwa pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. Oleh sebab itu, ia berharap agar pemerintah pusat lebih banyak mengejar pendapatan negara dengan mengejar para pengemplang pajak, serta konglomerasi yang memiliki aset sangat besar di Republik Indonesia. Ia meminta pemerintah memastikan mereka membayar pajak secara tertib untuk membuat data tahan APBN semakin kokoh.
“Saya sarankan agar program kejar pajak atau pengemplang pajak perlu dilakukan, audit kekayaan dan banyak yang menyembunyikan usaha mereka. Dan kalau perlu pajak yang bergerak dalan dunia usaha sumber daya alam perlu dioptimalkan,” pungkasnya.
