Koma.id – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo didampingi Irwasum Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri dan Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).
Rapat kerja Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tersebut dengan Komisi III DPR RI membahas realisasi anggaran dan capaian kinerja tahun 2024 serta realisasi dan target capaian Polri tahun 2025.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga mengungkapkan bahwa sudah ada empat anggota Polri yang ditindak karena melanggar netralitas dalam Pilkada 2024.
“Saat ini kami sudah menindak personel Polri yang melakukan pelanggaran terkait dengan netralitas,” kata Listyo.
Listyo menjelaskan, empat anggota Polri dari Polda Sulawesi Utara dan Polda Sulawesi Selatan itu melanggar Pasal 28 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022. Dalam kesempatan ini, ia meminta kepada masyarakat untuk melaporkan anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran terkait netralitas di Pilkada 2024.
“Apabila ada laporan-laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggota silakan untuk bisa diteruskan, apakah di Propam, apakah di Bawaslu, ataukah wadah-wadah lain yang sudah disiapkan dalam rangka menindaklanjuti,” bebernya.
Lebih lanjut Listyo menegaskan, tak akan berkompromi terhadap anggota Polri yang terlibat politik praktis dan melanggar netralitas dalam Pilkada 2024.
“Kami sudah berkali-kali menyampaikan terkait dengan aturan-aturan di pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 tentang larangan terhadap Polri untuk mengikuti politik praktis dan netralitas,” tegasnya.
Mabes Polri juga mendukung program makan bergizi gratis dan swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.“Kami mendukung penuh terkait dengan program dalam mendukung kebijakan swasembada pangan dan program makan bergizi gratis,” kata Listyo.
Sigit mengungkapkan pihaknya telah membuat MoU dan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian RI untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis. “Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden dalam buku strategi transformasi bahwa pangan, energi, dan air merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara,” ujar Listyo.
Kapolri lantas menjabarkan program-program dukungan yang dimaksud. Program tersebut meliputi pekarangan pangan bergizi dan pemanfaatan lahan produktif. “Bhabinkamtibnas sebagai motor dan edukasi sosialisasi tentang produksi pangan di pekarangan,” ujar Listyo.
Pihaknya memanfaatan lahan-lahan yang tidak terpakai untuk dikelola. Lahan itu akan ditanami jagung, ubi bahkan dibuat kolam-kolam ikan. “Termasuk juga ternak dan sebagainya, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian,” imbuhnya.
Polri juga menyiapkan program pengawasan distribusi untuk mendukung swasembada pangan.
Lalu Polri menyiapkan program rekrutmen khusus terhadap personelnya yang memiliki kompetensi di bidang pertanian hingga gizi dan kesehatan masyarakat. “Ini sebagai upaya kami untuk betul-betul bisa mendukung program tersebut,” imbuhnya.
Selain itu, Polri juga bakal memperkuat kurikulum di SMK Bhayangkara untuk mendukung program tersebut. Seperti kurikulum terkait dengan keterampilan berbagai bidang yang berkaitan dengan program swasembada pangan dan makan bergizi gratis.
“Hingga pendidikan vokasi untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap dipekerjakan terkait dengan program pengembangan penglihiran,” tutup Listyo.
