Koma.id– Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengusulkan pemanfaatan tanah sitaan milik koruptor yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pembangunan perumahan rakyat. Usulan ini disampaikan Maruarar dalam pertemuannya di Gedung Merah Putih pada Selasa (5/11).
“Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal, yang cocok untuk perumahan rakyat, kiranya bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah,” kata Maruarar, dikutip.
Maruarar menjelaskan bahwa Kementerian PKP sedang mempersiapkan sistem dan tim untuk mewujudkan rencana tersebut. Langkah ini, menurutnya, akan membantu mengatasi defisit perumahan di Indonesia dengan mengubah aset negara yang tak terpakai menjadi rumah layak bagi masyarakat.
Tak hanya soal pemanfaatan tanah, Maruarar juga membahas inisiatif pencegahan korupsi di kementeriannya. Ia meminta dukungan KPK dengan mengusulkan penempatan personel KPK dalam Inspektorat Kementerian PKP.
“Kami meminta personel untuk menjadi inspektorat khusus di kami,” ujarnya
Merespons permohonan ini, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyatakan kesiapan KPK untuk mendukung penuh program tersebut. KPK akan segera melakukan inventarisasi terhadap aset-aset berupa tanah yang berpotensi dimanfaatkan untuk perumahan rakyat.
“Kami dari jajaran KPK mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh Pak Menteri, jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan untuk rumah rakyat,” ungkapnya.
