Koma.id– Perdebatan mengenai perubahan nama Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) terus memanas di ruang publik.
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Wantimpres tidak menimbulkan persoalan mendasar. Mengingat, secara historis, lembaga ini pertama kali dibentuk pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Di sisi lain, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, menyoroti bahwa perubahan nomenklatur lembaga tersebut tidak dianggap penting atau mendesak.
Apalagi beredar kabar bahwa lembaga ini akan diisi oleh mantan presiden Jokowi dan menjadi ajang untuk berbagai kekuasaan. Oleh karena itu, Aus menyinggung pentingnya orang berkompeten yang dipilih untuk memberi masukan kepada kepala negara.
Aus juga mengingatkan agar perubahan nama ini tidak menjadikan DPA sebagai Dewan Pensiunan Agung, merujuk pada potensi perubahan fungsional atau persepsi publik terhadap lembaga ini.
