Koma.id– Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menjadi fokus perdebatan intensif di Tanah Air. DPR dan pemerintah, sebagai penanggung jawab pembuatan regulasi, kini dihadapkan pada tuntutan untuk melibatkan semua lapisan masyarakat dalam proses revisi tersebut.
Kritik terhadap revisi ini tidak hanya bersumber dari kalangan akademisi dan aktivis, tetapi juga dari Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan 2024, Satria Naufal Putra Ansar.
Ansar, dalam pernyataannya, menegaskan perlu adanya keterlibatan aktif masyarakat secara luas dalam pembahasan revisi UU TNI.
Hal ini tidaklah tanpa dasar. Sebab, sejarah dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru telah meninggalkan trauma tersendiri dalam sejarah demokrasi Indonesia. Ancaman akan kembalinya fenomena tersebut dianggap dapat merusak proses reformasi yang sedang berlangsung.
Masih banyak pihak yang menilai bahwa langkah konkret untuk melibatkan masyarakat dalam proses ini belum optimal. Perdebatan terus berlanjut mengenai bagaimana mekanisme partisipasi yang ideal dapat diimplementasikan untuk memastikan bahwa revisi UU TNI tidak hanya sekadar upaya administratif, tetapi benar-benar mencerminkan semangat demokrasi yang kuat di Indonesia.
