Koma.id– Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, secara resmi mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas insiden serangan siber yang menimpa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Pengunduran dirinya diumumkan setelah serangan ransomware “Brain Cipher” mengakibatkan lumpuhnya banyak layanan publik pada Kamis, 20 Juni 2024.
“Saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo,” ujar Semuel dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Kamis (4/7/2024), seperti yang dikutip.
Serangan siber ini melumpuhkan sejumlah layanan penting, terutama layanan keimigrasian, yang sangat bergantung pada infrastruktur PDNS 2. Setidaknya 282 instansi pemerintah yang menggunakan pusat data ini mengalami dampak signifikan dari serangan tersebut, yang menyebabkan gangguan operasional besar-besaran.
Untuk menangani krisis ini, pemerintah berkolaborasi dengan berbagai lembaga terkait untuk mengidentifikasi dan mengatasi serangan. Pada malam Rabu, 3 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, pihak yang mengendalikan ransomware akhirnya memberikan kode untuk membuka enkripsi pada PDNS 2, sehingga memungkinkan proses pemulihan untuk dilanjutkan.
Selama menjabat sebagai Dirjen Aptika sejak tahun 2016, Semuel Abrijani Pangerapan dikenal aktif di berbagai organisasi nasional dan internasional dalam bidang telekomunikasi. Di antaranya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dari 2012 hingga 2015 dan Ketua ASEAN Telecommunications and Information Technology Senior Officials Meeting (TELSOM) pada periode 2018-2019.
Keputusan Semuel untuk mengundurkan diri dipandang oleh banyak pihak sebagai langkah yang menunjukkan integritas dan tanggung jawab. Pengamat kebijakan publik, Riko Noviantoro, menilai tindakan Semuel sebagai contoh kepemimpinan yang patut dihormati di tengah krisis.
Namun, kritik juga mengemuka terhadap Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, yang hingga kini belum mengambil langkah serupa meski berada dalam posisi yang seharusnya turut memikul tanggung jawab atas kegagalan pengamanan siber ini. Riko menyatakan,
“Seharusnya Menteri Kominfo juga mempertimbangkan untuk mengambil langkah tanggung jawab yang sama seperti yang dilakukan oleh Semuel Abrijani Pangerapan. Keberanian untuk bertindak dan mengambil tanggung jawab penuh sangat diperlukan dalam situasi seperti ini” tandasnya.
