KOMA.ID – Direktur eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan bahwa hoaks, fitnah, dan berita palsu maih mungkin akan marak bermunculan menjelang Pemilu 2024.
Ia menilai bahwa hoaks dan disinformasi semacam itu seperti akan didaur ulang dan akan menjadi alat untuk mempropaganda pihak lain. Lantas mengapa hal ini bisa bakal masif, Jerry menyebut bahwa penyebabnya karena literasi digital masyarakat Indonesia masih terlalu rendah.
“Minim check dan recheck, kurang kurasi, sehingga tidak sadar dan dengan mudah menerima hoaks,” kata Jerry saat diskusi di channel Youtube Komunikasi Masyarakat (Koma.id) dengan tema ‘Hoax Lama Bersemi Lagi, Daur Ulang Cerita Palsu Jelang 2024’ di Jakarta Selatan, Jumat (6/10).
Seperti diberitakan, selain isu tampar menampar Menteri dan Wamenteri yang sempat membuat menghebohkan, beredar juga unggahan hoaks di media sosial yang mengklaim ribuan WNA Cina diberi KTP untuk persiapan Pemilu 2024. Unggahan tersebut disertai tautan artikel yang berisi foto tumpukan KTP dengan muka yang disamarkan. Kementerian Dalam Negeri memastikan itu adalah palsu.
Dikatakan Jerry, pembunuhan karakter lewat cerita palsu, saling klaim jumlah massa, hingga yang berpotensi mengganggu jalannya Pemilu seperti isu WNA ber-KTP Indonesia memang sengaja dimunculkan.
“Memang untuk bikin panas situasi yang mengacaukan kondisi selama proses Pemilu,” tuturnya.
Bahkan lanjutnya, ada semacam rumah produksi yang memperkerjakan orang-orang yang dikenal sebagai buzzer untuk membuat dan menyebarkan hoaks. Ada aktor dan donatur besarnya.
“Sehingga kalau ingat, kasus operasi plastik, isu dugaan penamparan, KTP, dan hoax-hoax Pemilu yang lainnya kan seperti kaset lama diputar ulang,” tambahnya.
Praktik ini, pinta Jerry, harus segera dihentikan. Sebab, membahayakan kehidupan berdemokrasi. Pembunuhan karakter, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, dapat memecah belah anak bangsa. Kemenkominfo, Polri, harus bekerja sama dengan platform media sosial.
“Ungkap aktor, pendana utama, rumah produksi hoaks. Bersihkan jaringannya. Habisi grup dan akun-akun bodong ternakan. Perketat aturan di media sosial,” tegasnya.
Selain menindak sumber pendana dan aktor utama, harus ada pidana khusus atau pengetatan regulasi bagi pemproduksi berita palsu di media sosial.
Pemerintah, perangkat penegak hukum, penyelenggara Pemilu, hingga media maisntream, harus sering turun ke bawah. Seperti ke sekolah-sekolah dan kelompok masyarakat untuk sosialisasi bahaya hoax.
“Edukasi pemilih secara maasif. Para elite partai juga harus memberi pendidikan politik,” pungkasnya.
