Koma.id, Jakarta – Aktivis 98 sekaligus pakar maritim, Yulian Paonganan atau yang akrab disapa Ongen, melontarkan kritik terhadap rencana aksi demonstrasi mahasiswa yang memprotes kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Menurutnya, gerakan mahasiswa perlu memastikan setiap isu yang diperjuangkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya kelompok ekonomi rentan.
Ongen menilai polemik kenaikan harga BBM harus dilihat secara objektif. Ia mengingatkan bahwa kenaikan harga yang terjadi saat ini hanya berlaku untuk Pertamax yang merupakan BBM non-subsidi, sementara Pertalite yang digunakan mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah tetap dipertahankan pemerintah dan tidak mengalami kenaikan harga.
Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan pertimbangan sebelum mahasiswa memutuskan turun ke jalan. Ia mempertanyakan relevansi aksi demonstrasi yang berfokus pada penolakan kenaikan harga Pertamax, sementara kebijakan subsidi bagi masyarakat kecil masih tetap berjalan.
“Yang naik adalah Pertamax sebagai BBM non-subsidi. Sementara Pertalite yang digunakan masyarakat kecil tidak mengalami kenaikan. Karena itu perlu dipertanyakan, siapa yang sebenarnya sedang dibela dalam aksi tersebut,” ujar Ongen dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).
Ongen kemudian membandingkan kondisi saat ini dengan dinamika gerakan mahasiswa pada era Reformasi 1998. Menurutnya, gerakan mahasiswa pada masa itu lahir dari persoalan yang secara langsung dirasakan masyarakat luas, seperti krisis ekonomi, melonjaknya harga kebutuhan pokok, meningkatnya angka pengangguran, serta ketidakadilan sosial.
Ia menilai semangat perjuangan mahasiswa saat itu berorientasi pada kepentingan rakyat banyak dan kelompok yang paling terdampak oleh situasi ekonomi. Karena itu, ia berharap gerakan mahasiswa saat ini tetap menjaga idealisme dan keberpihakan terhadap persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
“Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Karena itu, perjuangan yang dilakukan harus benar-benar menyentuh kepentingan rakyat banyak, terutama kelompok yang paling rentan,” katanya.
Pernyataan Ongen muncul di tengah polemik penyesuaian harga Pertamax yang kini mencapai Rp16.250 per liter. Pemerintah menegaskan bahwa Pertamax merupakan BBM non-subsidi sehingga penetapan harganya mengikuti mekanisme pasar, termasuk pengaruh harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah.
Di sisi lain, pemerintah memastikan harga Pertalite, Biosolar bersubsidi, serta LPG subsidi 3 kilogram tetap dipertahankan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ongen berpendapat masih banyak persoalan lain yang lebih mendesak untuk menjadi perhatian gerakan mahasiswa, seperti pengangguran, akses pendidikan yang merata, kesejahteraan petani dan nelayan, serta perlindungan masyarakat miskin dari dampak perlambatan ekonomi.
Menurutnya, fokus terhadap isu-isu tersebut akan semakin memperkuat posisi mahasiswa sebagai representasi kepentingan rakyat dan penjaga nilai-nilai keadilan sosial. Ia mengingatkan bahwa setiap gerakan yang dilakukan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat luas dan tidak menimbulkan persepsi bahwa aksi hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu.
“Mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat. Jika yang diperjuangkan adalah kepentingan masyarakat kecil, tentu dukungan publik akan mengalir. Namun apabila isu yang diangkat lebih banyak menyentuh kepentingan kelompok tertentu, maka wajar jika publik mempertanyakan arah perjuangan tersebut,” tegasnya.
Ongen berharap gerakan mahasiswa tetap menjaga tradisi kritis yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas serta mampu menjadi pengawal kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
