Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Nasional

Presiden Prabowo Panggil PPATK, Bahas Pengawasan Aliran Dana Negara

Views
×

Presiden Prabowo Panggil PPATK, Bahas Pengawasan Aliran Dana Negara

Sebarkan artikel ini
Presiden N Ppatk Ivan
Presiden Prabowo bersama Ketua PPATK Ivan Yustiavandana di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (3/5/2026). (Foto / Istimewa)

Koma.id Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (3/5/2026).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas evaluasi transaksi keuangan negara serta penguatan pengawasan terhadap aliran dana.

Silakan gulirkan ke bawah

“Presiden membahas evaluasi transaksi keuangan dan pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah,” ujar Teddy dalam keterangannya.

Menurutnya, Presiden menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prabowo menegaskan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran,” kata Teddy.

Selain itu, Presiden juga menyoroti pentingnya efektivitas dan ketepatan waktu dalam realisasi anggaran. Ia meminta seluruh pihak terkait memastikan bahwa penggunaan dana publik tidak hanya transparan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Presiden meminta agar uang yang berasal dari rakyat dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu,” lanjutnya.

Pertemuan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem pengawasan keuangan, termasuk pencegahan tindak pidana pencucian uang serta peningkatan integritas tata kelola keuangan negara. Peran PPATK dinilai strategis dalam memantau transaksi mencurigakan dan memberikan analisis kepada pemerintah serta aparat penegak hukum.

Langkah tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal, sekaligus memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan efektif di tengah berbagai tantangan ekonomi.

 

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.