KOMA.ID, JAKARTA – Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, bahwa pihaknya akan menggeser kegiatan May Day yang sebelumnya direncanakan dengan menggelar demonstrasi di DPR RI dan berlanjut ke Indonesia Arena Senayan, ke acara puncak May Day 2026 nasional di Monas, Jakarta Pusat.
Keputusan itu disampaikan secara publik setelah KSPI dan Partai Buruh melakukan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Bahwa ada hal-hal yang disepakati bersama sehingga kegiatan May Day bisa lebih konstruktif.
“KSPI dengan didukung oleh partai buruh memutuskan untuk mengadakan perayaan May Day bersama bapak Presiden Prabowo Subianto dan teman-teman serikat buruh lainnya di Monas, pada tanggal 1 Mei 2026,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtualnya, Rabu (29/4/2026).
Frans Freddy Soroti Kericuhan Diskusi di UGM: Kampus Harus Jadi Arena Adu Gagasan, Bukan Adu Emosi
Dalam kesempatan May Day nanti, setidaknya Iqbal akan menyampaikan secara langsung 11 (sebelas) tuntutan buruh kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebelas isu tersebut diklaim Iqbal menjadi poin penting dan merupakan kepentingan buruh khususnya anggota KSPI.
“Adalah dari 11 isu atau 11 harapan yang dibawa oleh KSPI yang didukung oleh beberapa isu yang krusial yang sangat penting bagi buruh Indonesia,” ujarnya.
Ghilman Hanif Ingatkan Kritik Mahasiswa Harus Jadi Bahan Evaluasi, Bukan Ancaman bagi Pemerintah
Kesebelas isu tersebut di antaranya adalah ; pertama adalah desakan untuk mengesahkan RUU ketenagakerjaan. Kedua adalah penolakan pada hostum yakni (hapus outsourcing dan tolak upah murah). Kemudian yang ketiga adalah kebijakan dan strategi pemerintah dalam menghadang gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja) akibat konflik di Timur Tengah.
“Ada perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang masih terus berkecamuk, sehingga ancaman PHK besar-besaran akan terjadi dalam 3 bulan ke depan dan seperti yang kami sampaikan, 10 perusahaan sudah perancang-ancang yang menjadi anggota KSPI akan melakukan PHK gila-gila. Sekali lagi perang terus berkecamuk,” tutur Iqbal.
Kemudian yang keempat adalah desakan kepada pemerintah dan pemangku kebijakan untuk melakukan reformasi pajak. Jangan sampai ada kebijakan yang justru merugikan kaum buruh di Indonesia.
“Kami meminta pendapatan tidak kena pajak, dinaikkan menjadi Rp7,5 juta dari Rp4,5 juta. Kemudian pajak THR, jaminan hari tua, pesangon, dan pajak jaminan pensiun dihapus,” tuntutnya.
Selanjutnya yang kelima adalah desakan agar DPR RI bersama pemerintah untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset demi tegaknya anti korupsi. Lalu yang keenam disampaikan Iqbal adalah sikap negara menyelamatkan ancaman gelombang PHK di sektor industri tekstil dan turunannya, termasuk industri mineral nikel.
“Dalam situasi ini, kami juga menyampaikan ancaman PHK di industri TPT, tekstil dan produk turunannya, serta industri nikel. Kita meminta selamatkan industri TPT dan nikel,” tegas Iqbal.
Lalu yang ketujuh adalah soal ancaman PHK di industri semen. Iqbal juga mendesak kepada pemerintah untuk melakukan moratorium terhadap industri semen yang disebutnya tengah mengalami kelebihan pasokan.
“Lagi-lagi bisa terjadi ancaman PHK di industri semen, karena sekarang over supply, di industri semen itu over supply. Jadi itu kami ingin menyampaikan harapan stop atau moratorium industri semen karena sudah over supply,” jelasnya.
Berikutnya yang kedelapan adalah desakan kepada pemerintah untuk melakukan ratifikasi konvensi ILO (International Labour Organization) nomor 190 tentang anti kekerasan kepada pekerja perempuan di tempat kerja. Dan yang kesembilan adalah desakan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus perjuangkan tarif pemotongan tarik ojek online atau ojol sebesar 10% bukan 20%.
“Presiden akan memutuskan bahwa harapan dari kawan-kawan ojol yang pemotongan tarifnya adalah 10% bukan 20% akan dijalankan oleh negara, oleh Presiden mewakili negara begitu. Cita-cita presiden dan waktu dekat ini atau mungkin di Monas mungkin akan disampaikan,” tutur Said Iqbal.
Lantas yang kesepuluh adalah desakan kepada pemerintah bersama DPR RI untuk segera merevisi undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang lebih berkeadilan pada buruh. Serta yang kesebelas adalah pengangkatan guru honorer atau P3K paruh waktu untuk menjadi guru ASN.
“Angkat guru dan tenaga honorer yang dikenal dengan P3K paruh waktu menjadi ASN. Tidak ada lagi P3K yang paruh waktu, semua harus penuh waktu,” lanjutnya.
Kesebelas poin yang menjadi tuntutan itu sebagian telah diutarakan oleh Iqbal dan delegasi dari KSPI dan Partai Buruh saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada hari Selasa, 28 April 2026 kemarin. Karena semua sudah didengar dan Prabowo pun menjanjikan akan merealisasikan tuntutan buruh tersebut, akhirnya itulah yang menjadi kesepakatannya untuk mengubah konsep May Day ala KSPI dan Partai Buruh menjadi gabungan dengan konfederasi dan serikat pekerja lainnya di Monas bersama Presiden.
“KSPI siap untuk bergabung dalam perayaan mayday 1 Mei 2026 di Monas bukan di DPR RI, karena sudah bertemu Presiden Republik Indonesia dan sudah mendapatkan progres dari 11 tuntutan atau 11 harapan atau 11 isu yang disampaikan oleh KSPI dengan didukung partai buruh,” papar Iqbal.
Lebih lanjut, Said Iqbal juga menyampaikan bahwa dalam agenda May Day 2026 di Monas, KSPI dan Partai Buruh akan menerjunkan 50 ribu anggotanya untuk ikut memeriahkan May Day Nasional 2026 bersama Presiden Prabowo Subianto.
“Total masa buruh yang akan mengikuti perayaan May Day di Monas bersama bapak Presiden Prabowo Subianto 1 Mei 2026 adalah berjumlah ratusan ribu karena berasal dari serikat-serikat buruh lainnya. Yang berasal dari KSPI sebanyak 50.000 orang, tentunya akan sangat meriah dan khususnya KSPI yang akan menyampaikan 11 harapan atau 11 isu buruh Indonesia,” tandasnya.
Sementara untuk daerah lainnya, Iqbal mengklaim akan tetap menerjunkan massa untuk melakukan aksi damai. Mulai dari Provinsi Aceh, hingga Papua. Namun ia memberikan pesan penting agar aksi tersebut berjalan dengan super damai. Tidak boleh ada kekerasan apa pun dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional tersebut.
“Para buruh anggota KSPI dan simpatisan partai buruh dan juga buruh-buruh lainnya di seluruh Indonesia untuk mengikuti perayaan May Day dengan penuh sukacita dan semangat perjuangan dengan damai, wajib tertib, tidak boleh anarkis, anti kekerasan, tidak boleh anarkis, hormati kepentingan rakyat yang lain,” pungkas Said Iqbal.
