Koma.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menyoroti wacana penerapan “war tiket haji” yang belakangan mencuat dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
Ia menilai, gagasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi jutaan calon jemaah yang saat ini masih berada dalam daftar tunggu keberangkatan haji.
Menurut Dini, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait skema maupun teknis pelaksanaan dari wacana tersebut.
“Wacana ini masih belum jelas, baik dari sisi mekanisme maupun pelaksanaannya,” ujarnya, dikutip Minggu (12/4/2026).
Berpotensi Rugikan Jemaah Lama
Dini mengingatkan bahwa penerapan sistem “war tiket” berisiko merugikan calon jemaah yang telah lama menunggu melalui sistem antrean resmi yang sudah berjalan selama ini.
Ia menegaskan bahwa prinsip keadilan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan terkait ibadah haji.
“Kebijakan ini jangan sampai merugikan mereka yang sudah lama menunggu dalam antrean,” tegasnya.
DPR Akan Panggil Kemenhaj
Untuk memperjelas polemik ini, Komisi VIII DPR RI berencana segera memanggil pihak kementerian terkait guna meminta penjelasan langsung.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Kami akan segera meminta penjelasan langsung kepada kementerian terkait,” kata Dini.
Jangan Ganggu Sistem Kuota
Lebih lanjut, Dini berharap jika skema “war tiket haji” tetap diterapkan, kebijakan tersebut tidak mengganggu kuota bagi jemaah yang telah terdaftar dalam sistem antrean.
Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan kepercayaan publik terhadap sistem penyelenggaraan haji yang sudah berjalan.
“Kami berharap kebijakan apa pun yang diambil tidak mengurangi hak jemaah yang sudah masuk daftar tunggu,” pungkasnya.
