Koma.id, Jakarta – Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (Bais TNI) di tengah sorotan kasus teror air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus.
Pengunduran diri tersebut dikonfirmasi pada Rabu, 25 Maret 2026, oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasrullah. Ia menyatakan bahwa langkah tersebut diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peristiwa yang tengah menjadi perhatian publik.
Kasus ini bermula ketika Andrie Yunus diserang oleh orang tak dikenal menggunakan air keras di kawasan Jalan Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis malam, 12 Maret 2026. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka bakar serius hingga 24 persen. Dalam perkembangan penyelidikan, Pusat Polisi Militer TNI telah menahan empat prajurit aktif yang diduga terlibat, dan diketahui berasal dari satuan Bais TNI.
Yudi Abrimantyo sendiri merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 1989. Ia mengikuti jejak sang ayah, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Yusman Yutam, yang lebih dulu berkarier di Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Karier militer Yudi tergolong cemerlang. Pada periode 2016–2018, saat masih berpangkat kolonel, ia menjabat sebagai perwira pembantu A-5 Direktorat A Bais, yang bertugas mengolah produk intelijen strategis. Direktorat tersebut memiliki peran penting dalam menganalisis berbagai isu, mulai dari ideologi, politik, ekonomi hingga sosial-budaya, yang kemudian digunakan untuk memetakan situasi nasional dalam konteks pertahanan negara.
Saat Prabowo Subianto menjabat Menteri Pertahanan, Yudi dipercaya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan. Ia kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan pada periode 2021–2024, sebelum akhirnya diangkat menjadi Kepala Bais TNI menggantikan Letnan Jenderal Rudianto.
Namun, masa jabatannya sebagai Kepala Bais TNI tidak berlangsung lama. Belum genap dua tahun menjabat, ia memilih mundur di tengah tekanan publik dan proses hukum yang berjalan terkait kasus teror air keras tersebut.
Peristiwa ini menambah daftar panjang kekerasan terhadap aktivis dan memicu perhatian luas terhadap akuntabilitas institusi keamanan, khususnya dalam penanganan dugaan keterlibatan aparat negara.
