Koma.id — Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Polri yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Bripda MS. Oknum anggota Brimob tersebut dipecat menyusul keterlibatannya dalam kasus kekerasan yang terjadi di Kota Tual.
Anam menyatakan bahwa proses sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang berujung pada pemecatan Bripda MS telah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Ia menilai transparansi dalam persidangan tersebut patut menjadi contoh bagi penanganan kasus serupa di instansi kepolisian.
Sekarang Bukan Lagi Isu Dwifungsi, TNI Dinilai Sudah Masuk ke Semua Sektor Dari MBG hingga Koperasi
“Sidang KKEP memutuskan PTDH dengan satu proses yang akuntabel dan transparan. Hal ini juga dinyatakan oleh pengawas eksternal yang ada di Kota Ambon. Saya kira ini langkah yang sangat baik dan harus menjadi role model,” ujar Anam dikutip Rabu (24/2/2026).
Anam menegaskan bahwa ketegasan Polda Maluku dalam menindak anggotanya yang melanggar hukum merupakan bukti komitmen Polri dalam menjaga integritas. Menurutnya, kecepatan penanganan ini sangat penting untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama keluarga korban.
Lebih lanjut, Anam menjelaskan bahwa sanksi etik berupa pemecatan bukanlah akhir dari segalanya. Bripda MS kini juga harus menghadapi proses hukum pidana atas tindakan kekerasan yang dilakukannya.
“Polda Maluku menjalankan dua skema sekaligus secara simultan. Pertama, jalur KKEP yang ujungnya adalah pemecatan (PTDH), dan kedua adalah jalur pidana di mana yang bersangkutan sekarang sudah berstatus sebagai tersangka,” tegas Anam.
Tinjau TKP dan Temui Keluarga Korban
Saat ini, tim Kompolnas tengah berada di Maluku untuk mengawal langsung perkembangan kasus ini. Anam mengungkapkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan orang tua korban serta mengunjungi korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Rencananya, besok tim Kompolnas akan bertolak langsung ke Kota Tual untuk meninjau Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta berdialog dengan berbagai elemen masyarakat setempat guna menggali akar permasalahan secara lebih mendalam.
“Kami ingin memastikan secara detail apa akar masalahnya agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. Kompolnas percaya bahwa dengan akuntabilitas dan transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan tetap terjaga,” pungkasnya.
