KOMA.ID, JAKARTA – Momentum Hari Bhayangkara ke-80 dinilai menjadi penanda penting perjalanan transformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi yang semakin humanis dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Dr. Ngasiman Djoyonegoro, menilai perubahan tersebut merupakan hasil adaptasi panjang Polri dalam menghadapi dinamika keamanan nasional yang terus berkembang.
Dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Rabu (1/7/2026), pria yang akrab disapa Simon itu mengatakan perjalanan delapan dekade Polri menunjukkan bahwa institusi kepolisian telah menjadi bagian penting dari sejarah bangsa, mulai dari masa perjuangan kemerdekaan hingga menghadapi ancaman keamanan modern.
Mahfud MD Dukung Nadiem Banding, Nilai Vonis 10 Tahun Penjara dan Denda Rp809 M Terlalu Berat
“Usia 80 tahun ini bukti sahih kalau Polri itu bagian dari DNA Republik ini. Dari zaman angkat senjata memperebutkan kemerdekaan, era reformasi, konflik sosial, pemberantasan terorisme, sampai sekarang perang siber yang serba cepat, Polri terus dipaksa beradaptasi,” kata Simon.
Menurutnya, perubahan lingkungan strategis justru mendorong Polri untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Ia menegaskan tema Hari Bhayangkara ke-80, Polri untuk Masyarakat, harus diwujudkan dalam kebijakan dan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik.
Simon menilai ukuran keberhasilan kepolisian bukan hanya kemampuan menegakkan hukum, tetapi juga kehadiran aparat saat masyarakat membutuhkan perlindungan dan solusi atas persoalan yang dihadapi. Karena itu, kepercayaan publik harus dibangun melalui konsistensi pelayanan, bukan sekadar komunikasi atau pencitraan.
Ketum Poros Muda Indonesia Dukung Transformasi Polri Presisi, Sebut Kunci Menuju Indonesia Maju
“Rakyat itu berpikirnya simpel kok. Mereka butuh polisi yang gampang dihubungi, cepat datang kalau ada masalah, solutif, transparan, dan adil. Kalau performa di lapangan konsisten bagus, otomatis trust publik itu mengalir sendiri. Kita bisa lihat transformasi ini lewat program Polri Presisi, tilang elektronik (ETLE), digitalisasi berbagai urusan surat kendaraan, sampai terobosan Polri RW dan Bhabinkamtibmas yang bikin polisi bisa diajak ngopi bareng warga buat nyelesaiin masalah kampung,” tambahnya.
Simon juga menyoroti semakin luasnya kontribusi Polri dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah. Menurutnya, keterlibatan kepolisian dalam pengamanan sektor pangan hingga pendampingan Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa tugas Polri kini tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan konvensional.
“Ketika polisi ikut turun ke ladang mendampingi petani dan mengamankan pasokan pangan, sebetulnya mereka lagi memperkuat sabuk pengaman nasional. Perut rakyat yang kenyang dan situasi sosial yang kondusif itu adalah modal paling basic buat stabilitas ekonomi dan pembangunan, mengawal pangan menuai aman,” kata Simon.
Ia menambahkan, persepsi positif masyarakat terhadap Polri juga tercermin dari hasil Survei Litbang Kompas yang dirilis pada akhir Juni 2026. Survei tersebut mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri mencapai 80,6 persen.
Meski demikian, Simon mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat institusi kepolisian cepat berpuas diri. Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan aset yang sangat berharga sekaligus mudah hilang apabila tidak dijaga melalui integritas dan profesionalisme.
“Angka 80,6 persen kepuasan publik itu modal strategis yang nilainya sangat mahal. Tidak bisa dibeli dengan anggaran. Tapi ingat, tingkat kepercayaan ini bukan garis finish. Trust itu dibangunnya pakai keringat dan integritas bertahun-tahun, tapi bisa hancur lebur dalam hitungan detik. Jadi, setiap personel di lapangan harus sadar kalau mereka itu adalah wajah Polri di mata masyarakat,” kata Simon memperingatkan.
Menghadapi perkembangan teknologi, Simon memprediksi tantangan keamanan akan semakin kompleks. Ia menyebut kemajuan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), teknologi siber, robotika, hingga manipulasi data akan mengubah pola kejahatan di masa depan.
Karena itu, menurutnya, Polri harus memperkuat kemampuan analisis berbasis data dan teknologi tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan yang menjadi pembeda utama antara manusia dan mesin.
“Di masa depan, penjahat tak perlu membobol pintu rumah, mereka pakai AI, siber, robotik, dan manipulasi data. Makanya, Polri masa depan wajib berbasis data dan analitik. Tapi secanggih apa pun teknologinya, faktor manusia tetap yang nomor satu. Mesin tidak punya empati, tidak punya hati nurani, dan tidak punya kebijaksanaan. Itu cuma dimiliki oleh manusia,” kata Simon.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Simon memperkenalkan gagasan Sabuk Kamtibmas, yakni konsep keamanan berbasis kolaborasi lintas sektor yang menempatkan Polri sebagai penggerak utama sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan masyarakat.
“Polisi masa depan tidak bisa kerja sendirian lagi. Keamanan masa depan itu urusan gotong royong. Polri harus merangkul pemerintah, kampus, pebisnis, komunitas, media, dan warga. Kolaborasi multipihak inilah yang dinamakan Sabuk Kamtibmas. Kalau semua elemen ini sinergis, kita punya sistem imun keamanan yang sangat adaptif,” jelasnya.
Simon mengungkapkan konsep tersebut tengah ia tuangkan dalam sebuah buku berjudul Sabuk Kamtibmas yang dipersembahkan sebagai refleksi sekaligus sumbangsih pemikiran pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80.
“Saat ini saya sedang merampungkan buku berjudul ‘Sabuk Kamtibmas’. Ini hadiah pemikiran saya untuk Hari Bhayangkara ke-80. Isinya menawarkan konsep arsitektur keamanan modern era baru yang berbasis teknologi dan kolaborasi total. Harapan saya, buku ini bisa jadi referensi berharga agar Polri ke depan makin profesional, humanis, melek teknologi. Yang paling penting agar Polri selalu dicintai rakyat sebagai modal utama menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,” pungkas Simon.
