KOMA.ID, JAKARTA – Himpunan Mahasiswa Maluku-Jabodetabek mendesak Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai Gerindra) mengambil langkah tegas terhadap kadernya yang menjabat sebagai Gubernur Maluku, yakni Hendrik Lewerissa, menyusul dugaan penerimaan gratifikasi dari perusahaan tambang PT Wanshuai Indo Mining.
Desakan tersebut muncul setelah beredar informasi mengenai dugaan aliran dana bernilai puluhan miliar rupiah yang disebut berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas di kawasan Gunung Botak, Pulau Buru. Wilayah itu selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan tambang strategis sekaligus sensitif karena persoalan legalitas dan pengelolaan lingkungan.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Maluku-Jabodetabek, Wahid mengatakan dugaan tersebut tidak bisa dipandang sebagai isu politik biasa. Menurut dia, apabila benar terjadi, praktik itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam di Maluku.
“Ini menyangkut integritas penyelenggara negara. Partai politik (Gerindra) harus menunjukkan keberpihakan pada prinsip pemerintahan bersih. Jangan sampai publik melihat ada pembiaran terhadap dugaan serius seperti ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu 25 Februari 2026.
Ia menilai DPP Partai Gerindra memiliki kewenangan organisatoris untuk melakukan evaluasi terhadap Gubernur Provinsi Maluku Hendrik Lewerissa, kader yang menduduki jabatan publik strategis. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga kredibilitas partai di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap sektor pertambangan di Maluku.
“Evaluasi internal adalah bentuk tanggung jawab moral. Jika ada dugaan gratifikasi bernilai besar yang berkaitan dengan kebijakan sumber daya alam, maka transparansi harus dikedepankan,” katanya.
Himpunan Mahasiswa Maluku-Jabodetabek juga meminta aparat penegak hukum turut memantau perkembangan isu tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di masyarakat. Mereka menegaskan pengelolaan tambang harus bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Penegakan integritas harus dimulai dari organisasi politik dan pejabat publiknya. Kami berharap ada sikap tegas agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tetap terjaga,” tutup wahid.
