Koma.id — Nama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono, yang merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto, mencuat sebagai salah satu calon kuat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah Deputi Gubernur Juda Agung mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan pada 13 Januari 2026.
Pengunduran diri Juda Agung, yang diangkat sebagai Deputi Gubernur BI berdasarkan Keputusan Presiden No.147/P Tahun 2021 dan mengucapkan sumpah jabatan pada 6 Januari 2022, telah dikonfirmasi oleh Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memulai proses pengisian jabatan yang kosong, termasuk tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI.
Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah mengajukan tiga nama calon Deputi Gubernur BI, salah satunya adalah Thomas Djiwandono. Dua lainnya berasal dari internal Bank Indonesia, yakni Dicky Kartikoyono (Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI) dan Solikin M. Juhro (Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI).
Thomas Djiwandono, yang saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan dan dikenal juga sebagai anak dari mantan Gubernur BI J. Soedrajad Djiwandono, diusulkan untuk mengisi posisi Deputi Gubernur BI melalui mekanisme yang diatur Undang-Undang.
Harga Dolar Jebol ke Rp 17.700!
Proses di DPR RI dijadwalkan segera dimulai oleh Komisi XI DPR, yang akan menyusun agenda fit and proper test untuk menilai kelayakan calon-calon tersebut. Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan percepatan uji kelayakan penting agar kekosongan jabatan tidak berlangsung lama.
Bank Indonesia: Independensi Tetap Terjaga
Isu kenaikan nama pejabat struktural yang juga dekat dengan pemerintah memicu perbincangan soal independensi bank sentral. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan bahwa pergantian posisi antara pejabat di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tidak akan mengganggu independensi BI, selama tidak ada intervensi langsung terhadap kebijakan moneter.
Purbaya menilai pertukaran jabatan tersebut adalah penataan administratif yang seimbang, dan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter tetap dijalankan melalui forum seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Reaksi Pasar
Kabar pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI juga ikut memengaruhi sentimen pasar. Sebagian laporan menyebut nilai tukar rupiah mengalami tekanan akibat kekhawatiran investor atas potensi pengaruh politik dalam institusi yang memiliki peran kunci dalam stabilitas moneter nasional.
Secara tradisional, anggota Dewan Gubernur BI terdiri dari karier bank sentral, ekonom, atau eksekutif perbankan. Keputusan DPR dalam uji kelayakan akan menjadi penentu apakah Thomas dan kedua kandidat lainnya layak mengemban posisi strategis itu.
