Koma.id– Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan melalui DPRD. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas usulan yang kembali disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
Said memperingatkan bahwa mengembalikan wewenang pemilihan ke DPRD justru akan membuka peluang lebih besar bagi politik transaksional dan money politics yang lebih brutal, karena hanya melibatkan segelintir anggota dewan.
“Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politics akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah. Cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi,” kata Said Iqbal.
Menanggapi anggapan bahwa Pilkada langsung berbiaya mahal, Said Iqbal berargumen bahwa sumber mahalnya terletak pada praktik politik uang, bukan pada mekanismenya. Sebagai solusi, Partai Buruh mengusulkan transparansi hasil suara dengan membagikan data penghitungan suara di TPS hingga rekapitulasi kepada seluruh partai peserta pemilu untuk mencegah manipulasi.
“Kalau semua partai tahu hasil suara masing-masing, ruang manipulasi bisa ditekan,” ucap dia.
Diketahui, wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat, kembali disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
Wacana Pilkada melalui DPRD sebelumnya diusulkan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, di hadapan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada HUT ke-61 Golkar. Bahlil menyatakan usulan tersebut perlu kajian mendalam, meski juga menyatakan kekhawatiran akan kemungkinan pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi.
