Koma.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah dinilai bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan menandai pergeseran besar arah pembangunan ekonomi nasional. Namun di sisi lain, implementasi program tersebut masih menuai kritik, terutama terkait kualitas dan ketepatan sasaran.
Pakar ekonomi sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Prof. Dr. H. Didin S. Damanhuri, menilai MBG sebagai sinyal perubahan paradigma pembangunan Indonesia, dari orientasi pertumbuhan ekonomi semata menuju pembangunan berbasis kualitas sumber daya manusia.
“MBG ini bukan sekadar soal makan gratis. Ini adalah intervensi struktural yang menandai pergeseran dari growth at all cost menuju human resource economics,” ujar Prof. Didin.
Menurutnya, MBG berpotensi menjadi instrumen strategis untuk memutus rantai ketimpangan sosial, karena menyasar sekitar 50 persen kelompok masyarakat kelas bawah. Jika dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, program ini diyakini dapat memperkecil jurang ketimpangan sekaligus memberi dampak makro terhadap perekonomian nasional.
“Intervensi pada gizi dan kualitas hidup kelompok bawah akan menciptakan efek berganda yang besar dalam jangka menengah dan panjang,” kata Didin.
Pelaksanaan Dinilai Belum Fokus
Di sisi lain, kritik datang dari kalangan akademisi terkait implementasi program MBG di lapangan. Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya, Tia Subekti, menilai tujuan program MBG saat ini belum fokus dan lebih menekankan kuantitas dibanding kualitas.
Menurut Tia, pelaksanaan MBG di wilayah Malang Raya masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari distribusi yang tidak rapi hingga kasus makanan basi dan keracunan.
“Tujuan MBG belum jelas dan terlalu melebar. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan menjadi carut marut,” ujar Tia.
Ia menilai, program MBG seharusnya didesain berbasis kluster tujuan, dengan prioritas utama pada perbaikan gizi, sebelum dikembangkan ke tujuan sosial dan ekonomi lainnya.
“Fokus dulu pada perbaikan gizi. Kalau tujuan sudah jelas, maka kualitas pelaksanaan dan ketepatan sasaran akan jauh lebih baik,” katanya.
Tantangan Implementasi
Perbedaan pandangan tersebut mencerminkan tantangan utama program MBG: menjembatani visi besar pembangunan dengan kesiapan teknis di lapangan. Di satu sisi, MBG dipandang sebagai kebijakan strategis jangka panjang untuk memperkuat kualitas manusia Indonesia. Di sisi lain, persoalan tata kelola, standar kualitas, dan pengawasan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Ke depan, efektivitas program MBG dinilai sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, pengawasan distribusi, serta kejelasan tujuan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran.
