Koma.id, Jakarta – MENTERI Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal opsi pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Alternatif skema pelunasan tunggakan pakai dana APBN itu sedang dalam proses diskusi. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan bertanggung jawab atas polemik utang Whoosh.
Kepala Negara menyatakan pemerintah sanggup membayar Rp 1,2 triliun per tahun untuk tunggakan dari proyek tersebut. Prabowo juga sempat menyatakan akan menalangi utang dengan uang hasil sitaan dari para koruptor. Namun, para pengamat memperingatkan agar penyelesaian utang tersebut tidak serta-merta ditanggung sepenuhnya oleh APBN.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mengatakan keputusan Presiden Prabowo adalah sesuatu yang tepat. Hari tetap menggarisbawahi, jangan sampai utang-utang Whoosh sepenuhnya ditanggung JAKARTA – Mayoritas masyarakat Indonesia menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu terus berlanjut. Hal ini terungkap dalam survei nasional yang dirilis lembaga Indikator Politik Indonesia.
Sebanyak 61 persen responden menginginkan program MBG dilanjutkan. Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Hendro Prasetyo, pada rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik Setahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, menambahkan, angka dukungan publik yang tinggi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasakan manfaat nyata dari program MBG.
Disisi lain, publik justru menyoroti kasus keracunan MBG. Jogja Police Watch (JPW) menyoroti sikap SPPG Bantul yang tidak memberikan keterangan terkait kasus dugaan keracunan massal ratusan siswa SMA Negeri 1 Jetis, Bantul, usai menyantap menu MBG Jumat (31/10/2025).
Kepala Divisi Humas JPW Baharuddin Kamba menyebut, kasus tersebut tidak hanya menambah daftar panjang dugaan keracunan setelah konsumsi menu MBG di DIY, namun juga membuktikan lemahnya pengawasan sehingga kejadian serupa kembali terulang.
Kamba sapaan akrabnya itu mengungkapkan, Kepala SPPG Bantul Fitra Khasanah tidak diizinkan memberikan pernyataan mengenai dugaan keracunan massal tersebut.
negara melalui APBN karena persoalan Whoosh sebenarnya berasal dari sisi fundamental.
