Jakarta – Aktivis 98, Ubaidilah Badrun, menegaskan penolakannya terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Ia menilai langkah tersebut bukan hanya tidak memiliki dasar moral dan etika, tetapi juga berpotensi mencederai kesadaran sejarah bangsa.
“Apa urgensinya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional?” tanya Ubaidilah.
“Penolakan masyarakat terhadap rencana itu bukan sekadar reaksi emosional, melainkan lahir dari kesadaran sejarah dan nilai kemanusiaan,” ujarnya lagi.
Hal itu disampaikan dalam Diskusi Publik bertajuk Pro-Kontra Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Kejar Tayang?, hari ini.
Menurutnya, selama berkuasa, Soeharto meninggalkan banyak catatan kelam, mulai dari pelanggaran HAM, pembungkaman kebebasan, hingga korban jiwa tak terhitung jumlahnya. Salah satunya adalah kasus Marsinah, simbol perjuangan buruh yang gugur karena ketidakadilan di masa Orde Baru.
“Seorang pemimpin yang meninggalkan trauma kolektif bagi bangsanya tidak bisa disematkan sebagai pahlawan,” tegasnya.
Dari sisi hukum, Ubaidilah menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional diatur dengan kriteria jelas, termasuk integritas yang tidak tercela. “Soeharto pernah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara. Bagaimana mungkin seseorang dengan catatan hukum seperti itu disebut berintegritas?” ujarnya.
Ia menilai jika nilai integritas diabaikan hanya demi romantisme masa lalu atau kepentingan politik, maka yang terancam bukan hanya kredibilitas proses pemberian gelar, tetapi juga masa depan moral bangsa. “Ketika gelar pahlawan diberikan kepada sosok yang cacat moral dan hukum, maka generasi mendatang akan belajar bahwa dosa politik bisa ditebus dengan kekuasaan,” tambahnya.
Ubaidilah memperingatkan bahwa tindakan semacam itu akan menimbulkan distorsi nilai sejarah yang berbahaya. “Bayangkan anak-anak kita membaca sejarah dan menemukan bahwa seorang pelanggar HAM atau tersangka korupsi pernah diangkat sebagai pahlawan nasional. Pesan apa yang mereka tangkap? Bahwa menjadi pahlawan tidak perlu bersih dari dosa?” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan nada tegas, “Menjadikan Soeharto sebagai pahlawan bukan hanya bentuk pengkhianatan terhadap korban rezim Orde Baru, tapi juga pengkhianatan terhadap nurani sejarah bangsa. Kepahlawanan sejati lahir dari keberanian dan kejujuran untuk membela rakyat, bukan dari kekuasaan yang menindas atas nama stabilitas.”
