Koma.id, Jakarta – Keterlibatan TNI dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bikin publik terbelalak. KontraS menilai langkah itu tidak ada dasar hukumnya, bahkan melenceng jauh dari UU TNI.
“Seharusnya tugas pokok TNI hanya perang dan operasi militer selain perang. Tapi sekarang malah ngurus pangan, proyek desa, bahkan MBG,” kritik peneliti KontraS Hans Giovany.
Silakan gulirkan ke bawah
Ia menegaskan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah TNI adalah bentuk penyimpangan. Sorotan ini menambah panjang daftar kontroversi keterlibatan militer di sektor sipil.
