Koma.id– Pengamat politik Boni Hargens menegaskan bahwa agenda reformasi seharusnya tidak hanya menyasar Polri. Menurutnya, banyak institusi negara lain yang juga memiliki persoalan serius, baik di tingkat pusat maupun daerah yang harus direformasi.
“Artinya persoalan kita hari ini bukan hanya persoalan Polri, tetapi juga menyangkut institusi negara lain yang bermasalah. Kalau fokusnya hanya pada Polri, itu terlalu sentimentil dan tidak menyeluruh,” ujar Boni dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “Reformasi Polri, Siapa Pegang Kendali?” di iNews, Selasa (30/9/2025).
Boni bahkan mencontohkan pengalaman pribadinya saat mengurus sertifikat tanah di kampung halaman. Ia mengaku diminta biaya Rp26 juta hanya untuk dua bidang tanah kecil. Ini menunjukkan problem birokrasi ada di semua lini. Jangan hanya berhenti pada reformasi Polri. Masalah pungutan liar, tata kelola birokrasi, dan pelayanan publik bobrok masih terjadi di banyak tempat,
“Pergi ke semua birokrasi dari pusat sampai ke daerah juga banyak problem. Problem problem ini sudah masuk ke segala lini,” tandasnya.
Boni juga menambahkan pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bukan bentuk pembangkangan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah itu justru merupakan tindakan proaktif untuk melakukan pembenahan sebelum Komite Reformasi Kepolisian resmi dibentuk oleh Presiden.
“Itu artinya Pak Kapolri tahu diri ini ada masalah, kita benahi dulu. Seperti akan ada tamu besar datang, ayo kita bersih-bersih rumah dulu, itu hal yang biasa,” tandasnya.
