Koma.id – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menekankan bahwa reformasi Polri seharusnya menyasar lembaga, bukan individu.
Dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia ini menilai isu reformasi Polri seharusnya tidak hanya menyasar kepada kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
IJTI Kecam Manajemen Apartemen Saladin Depok
“Kami menegaskan bahwa tuntutan reformasi kepolisian seharusnya ditujukan pada perbaikan lembaga, bukan menyerang individu,” tegas Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam keterangannya, usai konferensi pers di Jakarta, Senin (15/9/2025).
Andi Gani yang merupakan Penasihat Kapolri ini memandang kerja Listyo Sigit selama ini sudah berpihak kepada buruh.
“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap buruh, dan jangan ada pihak manapun yang mencoba menekan hak prerogatif Presiden dalam hal penentuan pimpinan Polri,” ucapnya.
Kepercayaan Publik ke Polri Melonjak 82,4 Persen, Reformasi Kapolri Dinilai Berbuah Manis
Dia menekankan bahwa KSPSI berada di garis terdepan dalam menegakkan supremasi sipil di negeri ini. KSPSI, kata Andi Gani, juga mendukung penuh langkah Polri dalam menangani kasus anarkisme yang terjadi sepanjang demonstrasi pada 25-31 Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah daerah Tanah Air.
“Namun, ruang restorative justice tetap harus dibuka, sebab demokrasi kita wajib dijaga,” tegas Andi.
Lebih lanjut, Andi Gani menyebut ada pihak-pihak yang menunggangi situasi dengan kepentingan tertentu, termasuk upaya penggantian Kapolri.
“Kami menegaskan, buruh berada di sisi demokrasi yang konstitusional. Supremasi sipil harus berdiri di atas segala-galanya, tanpa ada intervensi politik yang berbahaya bagi stabilitas bangsa,” ucapnya.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengingatkan bahwa reformasi kepolisian bukan dimaknai dengan pergantian Kapolri.
“Reformasi kepolisian tidak boleh dimaknai sempit hanya sebatas pergantian Kapolri,” kata Iqbal. Iqbal meminta agar isu reformasi Polri tidak dijadikan alat demoralisasi.
Sebab, menurutnya, reformasi harus dimaknai sebagai perbaikan kelembagaan melalui jalur yang benar, seperti seminar, diskusi publik, maupun forum grup diskusi (FGD), bukan dengan cara-cara destruktif.
Iqbal menilai, kepolisian saat ini masih mampu mengendalikan keamanan dan menjaga stabilitas bangsa.
“Buruh Indonesia percaya, TNI dan Polri akan tetap menjaga Presiden Prabowo Subianto, menjaga demokrasi, melindungi rakyat, serta memastikan stabilitas nasional untuk kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan buruh,” pungkasnya.
