Koma.id– Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kini mulai menunjukkan arah yang jelas. Setelah sempat menjadi sorotan publik, terutama karena tuduhan yang dilayangkan oleh sejumlah tokoh seperti mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, kini justru pihak-pihak penuduh itu mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan.
Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, Kanjeng Pangeran Norman, menilai bahwa Roy Suryo Cs sedang memainkan teori pembusukan politik dengan menyebar isu ijazah palsu Jokowi. Namun, strategi itu tampaknya tak berhasil.
“Teori mereka terlalu lemah dan gampang dipatahkan. Jokowi punya bukti kuat, dan kini mereka mulai keringat dingin,” ujar Norman saat dimintai tanggapannya pada Kamis (22/5/2025).
Lebih lanjut, Norman juga menyinggung adanya unsur dendam pribadi dari Roy Suryo dan kelompoknya, yang membuat mereka nekat melempar tudingan tak berdasar. Menurutnya, keputusan Jokowi untuk menempuh jalur hukum merupakan langkah tegas sekaligus wajar. Sebab, ijazah presiden bukanlah objek penelitian bebas, apalagi untuk dijadikan bahan fitnah dan pelecehan publik.
Sebelumnya, Presiden Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025, atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah melalui media elektronik. Mereka adalah Roy Suryo (RS), ahli digital forensik Rismon Sianipar (RS), dokter Tifauzia Tyassuma (T), serta dua orang lainnya berinisial ES dan K.
Kelima terlapor itu dilaporkan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pelaporan tersebut, kuasa hukum Jokowi menyerahkan bukti-bukti yang menguatkan bahwa tuduhan terhadap Presiden tak hanya tidak berdasar, tetapi juga mengandung unsur delik pidana.
Norman juga menambahkan, sinyal bahwa Roy Suryo Cs akan segera mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pun semakin kuat.
“Tidak menutup kemungkinan mereka akan mendekam di balik jeruji besi. Ini pelajaran bagi siapa saja yang dengan mudah menyebarkan fitnah hanya demi kepentingan politik sesaat,” tambah Norman.
