Koma.id– Usulan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan Forum Purnawirawan TNI memantik beragam tanggapan dari berbagai kalangan.
Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan PDIP, Andi Widjajanto, menilai usulan tersebut menarik untuk dikaji lebih jauh. Ia menyebut ada dinamika baru dalam politik nasional, terutama terkait keabsahan pencalonan Gibran yang sempat dipermasalahkan melalui jalur Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa Gibran telah sah secara hukum menjadi Wakil Presiden RI melalui mekanisme konstitusional Pilpres 2024.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono turut berkomentar bahwa dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat adalah hal yang sah. Namun ia menambahkan, keputusan akhir terkait usulan tersebut tetap berada di tangan masyarakat Indonesia.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai tuntutan pemberhentian Gibran terkesan berlebihan. Menurut Agung, pergantian wakil presiden memerlukan prosedur hukum yang ketat dan tidak bisa hanya berdasarkan desakan kelompok tertentu.
