Koma.id– Rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih oleh Pemerintah Pusat menuai penolakan dari para kepala desa (kades) di seluruh Indonesia. Mereka menilai kebijakan ini bersifat memaksa dan berpotensi mengganggu program desa yang sudah berjalan.
Sejumlah kades saat ini tengah berupaya melobi Pemerintah Pusat agar kebijakan tersebut dibatalkan. Mereka menilai pembentukan koperasi secara seragam di seluruh desa justru dapat membebani pemerintahan desa dan tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Jika upaya lobi ini tidak membuahkan hasil, para kades tak menutup kemungkinan akan menggelar aksi demonstrasi untuk menyuarakan penolakan mereka langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Bareskrim Siap Back Up Kortas Tipikor Usut Dugaan Korupsi Batu Bara PLTU Senilai Rp5 Triliun
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons penolakan ini dengan mempertanyakan alasan di baliknya. Ia menilai bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan seharusnya didukung. Menurutnya, penolakan yang terjadi lebih disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dan para kepala desa.
