Koma.id, Jakarta – Polemik SHGB dan SHM pagar laut kini tengah menjadi perhatian publik. Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara dan meminta agar proses legal penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut diperiksa secara menyeluruh.
Jokowi juga menambahkan agar pemeriksaan penerbitan sertifikat dilakukan di seluruh area pagar laut yang ditemukan, baik di Tangerang, Bekasi, Jawa Timur, dan daerah lainnya.
Sementara itu, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, dari sisi hukum, Jokowi ikut bertanggung jawab dalam persoalan pagar laut yang terjadi selama 10 tahun pemerintahannya.
Saiful menilai, APH juga harus melakukan penyelidikan dan penyidikan mengusut siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat HGB di laut tersebut.
Terpisah, Presiden Direktur Agung Sedayu Group (ASG) Nono Sampono menyayangkan tudingan bahwa tujuan pembangunan PIK 2 ada negara di dalam negara. Justru, Nono menegaskan kalau pembangunan di Jakarta dan sekitarnya dalam proyek PIK 2 dimaksudkan untuk menyangi negara Singapura.
