Koma.id – Pemerintahan Presiden Prabowo berencana menghidupkan kembali program transmigrasi di Tanah Papua. Rencana itu menuai pro dan kontra.
Pemerintah menganggap program ini bisa mendorong pertukaran teknologi pertanian, tetapi ada kekhawatiran program ini justru memicu konflik baru dan merusak kepercayaan masyarakat Papua.
Guru Besar Sosiologi Pedesaan Universitas Cenderawasih, Profesor Avelinus Lefaan, menyebut rencana transmigrasi ke Papua, dapat memperburuk masalah yang ada, terutama terkait pembagian lahan.
Program ini akan memberikan lahan kepada transmigran, sementara masalah lahan di Papua sendiri hingga kini masih belum terselesaikan.
Sedangkan, Pakar hukum tata negara dari Universitas Cenderawasih, Yusak Elisa Reba, menilai wacana transmigrasi ke Papua berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan pemerintah pusat.
Disisi lain, Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, menilai program transmigrasi yang direncanakan Kementerian Transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan adalah kesalahan dan tidak berdasar.
