Jakarta – Wacana revisi UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri oleh DPR RI disambut positif oleh Ketua Umum Gerakan Aktivis Mahasiswa Islam (GAMIS) INDONESIA.
“Revisi UU Polri jadi angin segar untuk meningkatkan kinerja dan membangun citra positif kepolisian”, kata Fahri yang pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya (24/05).
Fahri menjelaskan bahwa revisi UU Polri sudah sepatutnya dilakukan segera, karena harus menyesuaikan perkembangan zaman.
“UU Polri sudah 22 tahun, tantangan Polri semakin kompleks sehingga institusi Polri harus segera menyesuaikan zaman”, pungkasnya.
Fahri menegaskan sepakat apabila wacana revisi UU Polri terkait dengan usia pensiun anggota.
“Sangatlah urgensi jika wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun yang kini 58 tahun menjadi 60 tahun, apalagi disamakan dengan jabatan fungsional ASN lainnya hingga 65 tahun”, tegasnya.
Ia mengatakan perlunya revisi UU Polri terkait penambahan usia pensiun, terlebih yang perlu diprioritaskan adalah masalah komposisi anggota dengan daftar susunan personil (DSP) yang baru 50,7% untuk membangunnya.
“Dengan jumlah personil Polri saat ini sekitar 447 ribu personil baru memenuhi DSP 50,7% ini menunjukkan rasio anggota dengan penduduk 1:1000, masih ada kekurangan sekitar 410 ribu personil lagi atau 40,3% jika memenuhi DSP riilnya jika ingin memenuhi rasio ideal 1:300”, kata Fahri yang juga pernah menjadi Koordinator Silaturahmi Nasional BEM Nusantara ini.
Fahri juga menekankan dalam wacana revisi UU ini, agar terbangun trust building kelembagaan.
“Amat penting kondisi saat ini Polri membangun trust building dengan mengungkap kasus- kasus apapun, sehingga meningkatnya kepercayaan masyarakat pada institusi Polri”, tambahnya
Lebih lanjut, Fahri juga memandang perlunya revisi UU Polri dapat menyentuh persoalan aspek kultural Polri.
“Nantinya diharapkan dalam revisi UU, berkaitan aspek kultural, perlu dibangun kembali penguatan jati diri, doktrin, Tribrata, Catur Prasetya dan kode etik Polri sebagai bagian dari pemuliaan profesi Polri dimasa depan”, katanya.
Fahri juga menyarankan perlunya redefinisi jati diri Polri dalam adaptasi sebagai polisi di negara demokrasi.
“Penting dalam revisi UU Polri penekanan penyesuaian arah agenda reformasi dengan melakukan redefinisi jati diri Polri, bahwa Polri adalah sebagai polisi sipil garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia ”, tutup Fahri
