Jakarta – Usulan penambahan kursi 40 menteri di pemerintahan Prabowo ini tak terlalu bermasalah dan yang terpenting diatur profesional dan disi orang yang tepat dan jujur. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S).
“Asalkan diatur profesional, orangnya tepat dan jujur alias bukan maling. Justru yang perlu dikurangi adalah wakil menteri (wamen).” ungkap Jerry, hari ini.
Ia menjelaskan bahwa di negara-negara maju sangat jarang ada wamen, bahkan di era Presiden terbaik Indonesia tak ada namanya wamen.
“Jadi presiden terpilih Prabowo tinggal terbitkan Perppu untuk merubah aturan kementerian.” tegasnya.
Ia juga meminta agar jumlah staf khusus milenial dan juru bicara diatur kembali. Menurutnya, 7 orang staf khusus milenial perlu dihapus. Dan perhatikan juga anggota penasihat presiden.
“7 stafsus milenial tak ada keuntungan. Jubir hanya 1 asaja, bukan semua di KSP mengangkat dirinya jubir.” beber dia.
“Paling utama ada penasehat presiden bidang ekonomi, hukum dan politik harus disii oleh pakar-pakar.” sambung Jerry.
Baginya,jumlah kementerian menjadi 40 masih realistis. Opsi lainnya, 38 Kementerian pun bagus. Seperti kabinet pembangunan VI Soeharto terdapat 38 kementerian.
“Tak masalah 38 sampai 40 tapi yang penting wakil menteri perlu dikurangi, karena di atas 20 sudah tak efektif dan efesien.” ujarnya.
Ia mencontohkan seperti sebaiknya kementerian kebudayaaan dipisah dari kementerian pendidikan. Dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diupayakan menjadi lembaga riset yang berkualitas.
Lebih lanjut, jika PKS, PKB dan Nasdem bergabung maka Jerry memprediksi jumlah menteri mereka akan bertambah. Ia juga lebih menyarankan adanya menteri muda di kabinet Prabowo-Gibran nanti
“Bagus jika ada menteri muda. Untuk nomenklatur juga perlu ada revisi dan lembaga-lembaga yang tak produktif yang hanya membuang anggaran negara dibekukan saja. Begitu pula kementerian BUMN kalau bisa diperkecil lagi dari 100 ke 70 atau 60. Ini bisa menghemat anggaran negara.” ucapnya.
Ia juga menyarankan Prabowo untuk menghapus rangkap jabatan seperti Luhut Pandjaitan hampir 20 jabatan dan Sri Mulyani 36 jabatan.
” Aturannya 1 sampai maksimal 3 (jabatan) tak terlalu bermasalah.” pungkasnya.
