Koma.id- Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah serius dalam menyusun Peraturan Presiden (Perpres) yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari potensi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh gim online.
Keputusan ini merespons kekhawatiran akan meningkatnya kasus kriminalitas, seperti kekerasan dan pornografi, yang dapat terjadi karena pengaruh permainan daring.
Menurut Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar, proses penyusunan Perpres telah mencapai tahap harmonisasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dengan target penyelesaian dalam tahun ini.
“Progresnya sudah harmonisasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sehingga tugas dan fungsi serta kewenangannya tidak tumpang tindih. Insyaallah tahun ini ditargetkan rampung,” kata Nahar, Kamis (18/4/2024).
Langkah pengawasan lebih ketat terhadap konten gim online, termasuk kemungkinan pemblokiran gim yang dianggap merugikan anak-anak, sedang dipertimbangkan. Nahar menekankan pentingnya memperketat pengawasan terhadap gim online yang berpotensi merugikan anak-anak, seperti gim populer Free Fire.
“Pengaruhnya banyak dan sangat kompleks. Risiko yang dihadapi termasuk konten, perilaku, kontak fisik, perilaku konsumen. Konten-konten tidak sesuai dengan rating usia anak-anak. Ini Free Fire yang harusnya diperketat dan diawasi, mengingat risiko-risiko dari perkembangan perilaku yang dapat membahayakan dan mempengaruhi anak-anak,” tutur Nahar.
Sementara itu psikolog, Stenny Prawitasari, mengingatkan tentang risiko kesehatan mental dan emosional yang bisa ditimbulkan oleh gim online yang memuat adegan kekerasan intens, seperti Free Fire. Gim semacam ini dapat membuat anak-anak kurang peka terhadap konsekuensi nyata dari tindakan kekerasan.
Untuk itu perlunya perhatian serius dari pemerintah dalam memperketat regulasi dan pengawasan terhadap gim online untuk melindungi generasi mendatang dari dampak negatifnya.
“Pembatasan akses dan pengawasan terhadap konten gim yang mengandung kekerasan dan tidak sesuai dengan usia anak perlu diperkuat untuk melindungi generasi mendatang dari potensi dampak negatif,” pungkasnya.
