Gulir ke bawah!
Ekonomi

Strategi Mengatasi Kenaikan Harga Pangan

131
×

Strategi Mengatasi Kenaikan Harga Pangan

Sebarkan artikel ini

Koma.id – Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Isy Karim, mengatakan berbagai strategi telah dijalankan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan menjaga harga bahan pokok tetap stabil.

Satu di antaranya, khususnya menjelang Ramadan 2024 dan Hari Raya Idulfitri 1445 H, Kementerian Perdagangan meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Silakan gulirkan ke bawah

“Masyarakat jangan khawatir bahwa kami dari pemerintah siap untuk peningkatan ketersediaan bahan pangan baik di pasar tradisional, pasar modern, maupun melalui Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota dan provinsi,” ujar Isy dikutip Rabu (3/4/2024).

Direktur Distribusi dan Cadangan Makanan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rachmi Widiriani, mengatakan, jaminan ketersedian bahan pangan, khususnya beras, mendapat dukungan penuh semua pihak yang terkait.

“Keputusan rapat koordinasi juga mencakup penggiatan gerakan pangan murah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dengan mitra asosiasi dan BUMN yang menawarkan harga lebih terjangkau,” ujar Rachmi.

Sejauh ini, ketersediaan bahan pokok, khususnya beras dipastikan aman. Berdasarkan pemantauan di aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), jelas Dirjen Isy Karim, cadangan beras nasional lebih dari 1,2 juta ton beras cadangan, ditambah dengan cadangan untuk keperluan komersial menjadi 1,4 juta ton.

 

Penyebab Lonjakan Harga

Kenaikan harga beras menjelang puasa 2024, tidak lepas dari adanya ketakseimbangan supply dan demand. Permintaan naik, tapi ketersedian beras turun. Salah satu penyebabnya adalah dampak badai El Nino yang melanda Indonesia sejak pertengahan 2023 yang membuat para petani banyak mengalami gagal panen. Oleh karena itu, untuk menstabilkan supply dan demand, pemerintah mengambil langkah impor.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Rachmi menguatkan fakta bahwa produksi beras nasional mengalami kontraksi dalam delapan bulan terakhir yang berada di bawah angka kebutuhan beras nasional. Untuk mengatasi situasi itu, pemerintah telah mengimpor beras sejak tahun 2023 dan menyiapkan cadangan pangan untuk intervensi sesuai dengan Perpres 125/2022.

“Sebagai bagian dari upaya stabilisasi, pemerintah juga memberikan bantuan pangan sebesar 10 kg per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kepada 22 juta penerima. Langkah ini telah terbukti berdampak pada penahanan laju inflasi, dengan 22 juta KPM tidak perlu bersaing di pasar untuk mendapatkan beras,” papar Rachmi.

Pada saat yang sama, untuk stabilisasi harga, pemerintah juga memilih untuk tidak merelaksasi harga eceran tertinggi (HET), tetapi membanjiri pasar dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mengendalikan harga.

Strategi lain yang diambil bersifat jangka panjang. Yakni, menyiapkan waduk dan embung sebagai cadangan air, serta mengantisipasi kemungkinan El Nino dengan menambahkan beras dari luar negeri. Pemerintah juga akan mengoptimalkan lahan di sekitar waduk untuk budi daya.

Menjelang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk belanja bijak dan menghindari food waste. Bantuan pangan akan terus diserahkan ke KPM sampai Juni, dan sebentar lagi akan dirilis bantuan untuk keluarga risiko stunting dengan ayam 1 kg dan telur 10 butir.

 

Strategi Kedaulatan Pangan

Di sisi lain, Dekan Pertanian Universitas Sriwijaya Ahmad Muslim menilai, menjelang Ramadan seperti saat ini, permintaan beras memang biasanya meningkat. Hal ini dikarenakan faktor psikologis masyarakat yang ingin memastikan pada waktu ini kebutuhannya aman, sehingga cenderung lebih banyak dalam membeli bahan pokok.

“Saat ini, upaya jangka pendek untuk mengatasi kekurangan beras adalah dengan impor. Namun, untuk jangka panjang, diperlukan strategi sistematis yang memanfaatkan potensi besar yang dimiliki Indonesia,” jelasnya.

Menurut Ahmad, faktor utama rendahnya produksi beras di Indonesia adalah luas lahan padi yang masih rendah, yaitu sekitar 10,2 juta hektar. Idealnya, untuk mencapai swasembada, dibutuhkan luas lahan padi 40 juta hektare dengan asumsi 500 meter persegi per kapita.

Ia juga melihat perubahan iklim menjadi salah satu faktor utama yang membuat Indonesia rentan terhadap penyakit tanaman padi. Oleh karena itu, diversifikasi beras dengan varietas yang lebih sehat juga perlu dipertimbangkan.

Pemerintah sendiri, sejauh ini sudah menetapkan beberapa program untuk menunjang kedaulatan pangan. Di antaranya, program pompanisasi, subsidi pupuk hingga Rp14 triliun, dan program-program perluasan lahan tanam.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.