Gulir ke bawah!
Nasional

IPW Bantah Pelaporan Ganjar ke KPK ada Motif Politik

3930
×

IPW Bantah Pelaporan Ganjar ke KPK ada Motif Politik

Sebarkan artikel ini
Sugeng Teguh Santoso
Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso

Koma.id – Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek menilai wajar jika ada anggapan politisasi di balik pelaporan atas Ganjar Pranowo oleh Indonesia Police Watch (IPW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dilakukan saat proses pemilu masih berlangsung.

“Pengaduan IPW ini sebetulnya sudah tertunda lebih dari 10 bulan, pengaduan masyarakat atau informasi masyarakat kepada IPW sudah 10 bulan lalu. IPW menunda karena waktu itu proses capres, menjadi tidak elok kalau dilaporkan saat itu,” kata Sugeng kepada wartawan, Rabu (6/3/2024).

Silakan gulirkan ke bawah

Dia menyebut pelaporan itu sebetulnya bisa saja disampaikan 10 bulan lalu. Tapi dia menghargai proses pendaftaran capres dan cawapres kala itu.

“Nah, saat yang tepat menurut IPW adalah kemarin hari Selasa, 5 Maret, karena juga informasi masyarakat mempertanyakan kepada IPW, bagaimana laporan mereka. Jadi kita baru laporkan baru kemarin,” ujarnya.

Lebih lanjut Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso membantah hal tersebut merupakan politisasi. Ia juga
enggan menanggapi lebih jauh soal tudingan itu. Sugeng berharap KPK bisa menindaklanjuti laporannya atas dasar hukum.

“Terkait pendapat dari berbagai pihak dari TPN atau dari mana pun, bahwa ini politis, IPW no comment. Tindakan IPW selalu adalah tindakan hukum, melaporkan kepada yang berwajib. Atau bicara aspek hukum dalam mengawal kasus korupsi,” ujarnya.

“Jadi IPW tidak perlu menanggapi lebih jauh. Saya berharap KPK bisa memproses kasus ini secara hukum,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek merespons soal Ganjar Pranowo yang dilaporkan oleh IPW ke KPK terkait gratifikasi di Bank Jateng. Dirinya mempersilakan tindakan melaporkan tersebut karena bagian dari proses hukum.

“Hak melaporkan itu hak setiap orang dan proses hukum itu, proses hukum terhadap setiap orang itu silahkan saja,” kata Awiek di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3).

Meski begitu, Awiek mengatakan masyarakat akan bertanya-tanya terkait hal tersebut. Dirinya juga menilai karena pelaporan dekat dengan pemilu, publik akan mengaitkan dengan politisasi.

“Tetapi karena momentumnya dekat-dekat dengan pemilu, itu kan orang akan mengait-ngaitkan bahwa ini seolah-olah politisasi,” ujarnya.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.