Koma.id- Isu kontroversial terkait pernyataan Presiden Joko Widodo tentang izin presiden untuk berkampanye terus memanas dalam ranah publik. Politikus senior dari PDI Perjuangan (PDIP),Andreas Hugo Pareira, memberikan dukungan terhadap permintaan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah untuk mencabut pernyataan tersebut.
Apalagi, lanjut Andreas, Muhammadiyah dianggap sebagai garda terdepan dalam menjaga etika dan moral kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Artinya Jokowi seharusnya bisa memisahkan kapan dirinya sebagai Jokowi Presiden RI yang adalah kepala eksekutif dan kepala negara dan kapan Jokowi pribadi yang merupakan ayah dari Gibran dan Kaesang,” kata Andreas, Senin,(29/1/2024).
Di sisi lain, Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid,
menyarankan agar Presiden Jokowi mengambil cuti untuk menghindari penggunaan fasilitas negara. Suara kritis dari berbagai pihak terus mencuat, memperumit dinamika politik nasional.
“Walaupun secara konstitusi sebetulnya kalau Pak Jokowi ingin membantu putranya maka beliau harus cuti dulu. Tidak boleh memakai tameng seolah-olah melakukan kunjungan dinas,” ucap Yenny.