KOMA.ID – Penanggung jawab nasional Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), Dewi Kartika mendesak kepada negara melalui instrumen pemerintahannya untuk memastikan pelaksanaan reforma agraria dengan sebaik-baiknya.
“Berikan hak kepemilikan atas tanah yang sudah dikelola oleh rakyat dan melaksanakan reforma agraria sejati,” kata Demi Kartika dalam peringatan puncak Hari Tani Nasional (HTN) di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (26/9).
Wanita cantik yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tersebut menyinggung kasus perampasan tanah rakyat melayu Pulau Rempang oleh pemerintah karena hendak direalisasikan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City. Padahal jika menelisik kasusnya, Dewi menilai bahwa polemik itu menunjukkan bahwa negara belum melaksanakan reforma agraria yang sejati.
“Di Pulau Rempang, tanah nelayan, tanah petani dan tanah masyarakat adat diklaim dan dinyatakan menjadi hak pengelola BP Batam. Padahal, masyarakat Batam sudah menduduki tanah tersebut sebelum Indonesia merdeka,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia pun mendesak agar Presiden Joko Widodo segera menyikapi berbagai persoalan di sektor agraria dengan pendekatan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
“RUU Reforma Agraria terus kita dorong untuk melawan UU omnibus law, ini adalah benteng terakhir perlindungan para petani dan nelayan kita,” tukasnya.
