Koma.id – Peringatan 27 tahun tragedi 27 Juli 1996 atau Kudatuli mengungkap bahwa peristiwa tersebut bukanlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) biasa. Penyerangan dan pengambilan paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, tersebut melibatkan elemen kekuasaan kala itu.
“Beliau (Megawati) selalu mengingatkan 27 Juli 1996 bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah spirit gerakan arus bawah berhadapan dengan rezim yang sangat, sangat, sangat otoriter dan menggunakan berbagai cara demi kekuasaan,” kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyampaikan pesan Megawati dalam diskusi bertajuk “Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996 Gerbang Demokratisasi Indonesia” yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat, Kamis (27/7).
Hasto mengatakan, hingga saat ini peringatan peristiwa yang juga disebut “Sabtu Kelabu” itu terus dilakukan setiap tahun.
Benteng-benteng kekuasaan saat itu menghentakkan Ketua Umum PDIP Megawati, sehingga kantor partai ini menjadi saksi pada 27 Juli 1996 terjadi serangan yang brutal.
“Kantor partai ini berhasil diluluhlantakkan, tetapi yang namanya semangat perjuangan itu tidak pernah bisa dihancurkan,” tutur Hasto.
Oleh karena itu, Kudatuli, kata Hasto, bukan hanya tonggak sejarah yang sangat penting bagi PDIP, tetapi juga membangunkan suatu harapan dan mengingatkan bahwa kekuasaan tidak bisa dibangun dengan cara-cara otoriter.
Ia juga menyinggung pemimpin yang “tangannya berlumuran darah”. Menurutnya, pemimpin tersebut diyakini tidak akan bisa membangun peradaban bangsa.
“Yang namanya pemimpin itu tidak bisa hadir tanpa langkah yang membangun peradaban, pemimpin tidak bisa hadir ketika tangannya berlumuran darah, pemimpin tidak bisa hadir ketika memiliki rekam jejak yang digelapkan oleh nilai-nilai kemanusiaan yang membutakan hati nuraninya itu,” tegas Hasto.
Dalam diskusi tersebut turut hadir sebagai pembicara, aktivis HAM/Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid dan sejarawan Bonnie Triyana.
