Koma.id – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum menyampaikan pidato politik di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada hari ini, Sabtu (15/7/2023). Momen ini adalah pidato politik pertamanya usai bebas dari Lapas Sukamiskin dan terjun ke politik dengan menjabat Ketua Umum PKN.
Anas membahas soal kezaliman hukum yang pernah dialaminya. Bahkan kata kezaliman hukum itu diucapkannya berkali-kali. Anas Urbaningrum juga merasa dirinya bergetar saat membahas ini.
“Khusus terkait dengan kezaliman hukum, saya juga ingin mengirim pesan kepada siapapun bahwa bagi yang pernah melakukan kezaliman hukum”. kata Anas.
“Saya ulang lagi bagi yang pernah melakukan kezaliman hukum tolong itu dihentikan jangan diulangi lagi terjadi pada anak tapi tidak boleh terjadi pada anak-anak bangsa yang lain Indonesia menjadi pelajaran bagi bangsa ini. menjadi pelajaran bagi masa depan kita semua Saya ulangi boleh kezaliman hukum itu terjadi pada Anas”. tegasnya.
Ia menyatakan, kezaliman hukum itu memang sudah terjadi, dan menimpa dirinya.
“Tetapi harus ada ada pelajaran ada hikmah yang dipetik oleh bangsa ini bahwa tidak boleh terjadi lagi kepada anak bangsa Indonesia manapun lagi apapun agamanya apapun sukunya apapun Ras nya apapun partainya warna kulitnya apapun orientasi politiknya karena di hadapan Indonesia semuanya setara. Tidak ada yang lebih tinggi tidak ada yang lebih rendah semua warga bangsa berdiri tegak yang sama posisinya Secara khusus tidak ada yang istimewa”. beber Anas.
Anas juga mengirimkan pesan kepada para pelaku kezaliman hukum.
“Saya juga ingin katakan yang sudah pernah melakukan kezaliman hukum seperti itu bertobatlah bertobatlah tidak perlu minta maaf kepada Anas Itu bukan sesuatu bagi saya. Cara bertaubat yang baik adalah jangan mengulangi lagi. Dan, minta maaf kepada yang menciptakan manusia menciptakan kita semua.”
Anas melanjutkan. “Maaf kalau saya agak bergetar dalam urusan ini karena saya sungguh-sungguh. karena ini adalah atas yang penting bagi kita berbangsa dan bernegara sangat pokok kalau Indonesia mau punya masa depan bersama yang baik bagi rakyatnya ini asas yang sungguh-sungguh sangat dibutuhkan kalau Indonesia ingin tetap berjalan sebagaimana pernah diikrarkan oleh para pendiri Republik karena itu hukum tidak boleh diperalat hukum tidak boleh menjadi alat untuk menyingkirkan siapa pun!”. ungkapnya dengan berapi-api.
