“Inilah menjadi konsentrasi LMND secara organisasional agar memperjuangkan problematika pendidikan khususnya biaya pendidikan yang mahal, biaya tempat tinggal mahal, kualitas pendidikan, pengangguran yang tinggi bagi lulusan sarjana, sarana-prasarana pendidikan termasuk gaji guru honorer,” papar Asrul.
Pemilu Tanpa Hoaks dan Politisasi Identitas
Pengamat: Kembalinya Wacana Prabowo-Gibran Dua Periode Bisa Ganggu Mimpi Elite Koalisi Jadi Cawapres
Sebagai aktivis pergerakan pemuda dan Mahasiswa, Asrul memandang bahwa peluang terjadinya politisasi identitas hingga penyebaran hoaks pemilu sangat besar terjadi. Sebab, beberapa faktor penyebabnya akan muncul dan harus diantisipasi.
“Menguatnya politisasi identitas, hoaks dan lain-lain sebenarnya bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kalau kita amati sampai hari ini adalah minimnya politik gagasan dan ide,” tandasnya.
Munculnya politisasi identitas ini menurut Asrul karena elemen masyarakat Indonesia cenderung terjebak pada situasi politik yang kuantitatif. Sehingga Asrul menilai tanggung jawab besarnya adalah bagaimana elite politik Indonesia lebih menguatkan literasi untuk menggeser politik tidak semata hanya persoalan kuantitas saja, akan tetapi lebih pada kualitas.
Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangguhkan, Jokowi Siap Bongkar Sosok “Orang Kuat” di Baliknya
“Gagasan dan ide dari elit politik hari ini sangat minim ya untuk bisa menggeser politik kuantitatif tadi agar bisa didorong politik yang mengedepankan gagasan dan ide atau kualitatif,” tuturnya.
Dalam memerangi berita hoaks yang acap kali memperburuk situasi demokrasi yang berjalan, menurut Asrul tidak hanya tanggung jawab masyarakat, akan tetapi menjadi tanggung jawab elite politik, penyelenggara pemilu, pemerintah dan semua stakeholder yang ada.
“Soal berita hoaks dan fitnah yang harus dilakukan adalah ini butuh peran dari semua elemen mulai dari parpol, figur dan penyelenggara pemilu termasuk aparat penegak hukum untuk bisa direduksi,” kata Asrul.
Kemudian, tataran elit politik maupun partai politik juga harus mampu mengedepankan politik yang guyub dan narasi-narasi pertentangan antara yang satu figure dengan figure lainnya sudah harus diminimalisir dan diarahkan pada pertentangan gagasan, ide untuk kemajuan bangsa dan Negara.
“Harus ada langkah strategis dan substantif dari pemerintah untuk mendorong penguatan literasi, karena negara kita literasi dasarnya sangat rendah dan ini pasti berhubungan dengan sektor pendidikan kita hari ini. Butuh evaluasi terhadap sistem dan kurikulum pendidikan,” sarannya.
