Koma.id – Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Fadhli Harahab, mengatakan sejak Pilkada DKI kaum islam politik berada dibelakang Anies Baswedan.
Mereka mendengungkan kampanye identitas SARA untuk menyerang Ahok dan pendukungnya.
“Di Pilpres 2024 mendatang ada kemungkinan itu terjadi kembali. Karena islam politik punya kepentingan besar untuk mengangkat dan menjadikan calon mereka sebagai presiden 2024,” kata Fadhli, Jumat (10/6/2022).
Dia menjelaskan, efektifitasnya tergantung seberapa massif dan seringnya isu dimainkan kelompok tersebut. Isu khilafah dan anti agama atau komunis itu, kata dia, kemungkinan akan lebih banyak didengungkan.
“Jika melihat situasi politik terkini dan tokoh-tokoh potensial yang bakal capres/cawapres, penggunaan isu SARA itu bisa diminimalisir,” katanya.
“Apalagi jika dua tokoh yang didukung kubu berseberangan secara ideologi itu dapat disatukan menjadi paket paslon. Minimal dapat mengcounter isu tersebut,” katanya.
Karena, tegas Alumni UIN Syarief Hidayatullah ini, bukan tidak mungkin, islam politik juga akan mengangkat isu kriminalisasi ulama, partai anti islam, pendukung penista agama.
“Itu sangat mungkin. Jokowi-Ma’ruf aja diterpa isu seperti itu meskipun paket yang dibangun nasionalis-religius,” katanya.
Seperti diketahui, Bendera mirip atribut bendera ‘HTI’ sempat berkibar di deklarasi dukungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.
Pengibaran bendera bertulisan tauhid ini sempat membuat peserta deklarasi dan panitia ribut.
Peristiwa ini terjadi pada Rabu (8/6) di sebuah hotel di kawasan Pacoran, Jakarata Selatan.
Kelompok yang menamakan diri ‘Majelis Sang Presiden Kami’ ini awalnya menggelar acara deklarasi dukungan Anies nyapres 2024.
Sebelum acara dimulai bendera ‘HTI’ ini sudah terpasang di podium, disandingkan dengan bendera Merah Putih.
Namun, panitia kemudian meminta bendera ‘HTI’ diturunkan. HTI adalah Hizbut Tahrir Indonesia, organisasi yang dinyatakan terlarang.
Tinggalkan Balasan