Koma.id – Kelompok separatis dan anti pemerintah sangat terganggu dengan hadirnya Daerah Otomoni Baru (DOB) Papua. Karena DOB akan banyak hal yang akan menguntungkan masyarakat, termasuk otomoni khusus (otsus) yang berdampak lansung ke masyarakat.
Hal ini diungkapkan Pengamat intelijen dan terorisme, Stanislaus Riyanta, saat diwawancarai Koma.id, Rabu (27/8/2022).
“Semakin tersebarnya aparat pemerintah, wilayahnya (DOB) semakin dibagi dengan benar, ini nanti akan mengganggu eksistensi dari kelompok separatis, kelompok KKB akan terganggu. Nah dengan terganggunya mereka pasti reaktif kan, justri ini sebenernya malah bisa mengetahui siapa kelompok-kelompok anti pemerintah,” kata Stanislaus.
Stanislaus yang juga jebolan S3 Universitas Indonesia ini menegaskan bahwa Pemerintah perlu melakukan sosialisasi, komunikasi dengan masyarakat secara terinci terkait DOB sehingga nantinya akan mendapat dukungan penuh.
“Kalau tidak terperinci (sosialisasi) ruang itu akan dipakai oleh kelompok-kelompok anti pemerintah, anti DOB yang lebih masif dan akan berbahaya,” tegasnya.
“Ini perang informasi juga kan, kalau pemerintah bisa memenangkan informasi ini, masyarakat banyak yang mendukung akan lebih menguntungkan. Tapi kalau informasinya kalah masif dari jaringan kelompok itu mereka biasa menguasai informasi itu bahaya,” sambungnya.
Ditegaskan Stanislaus, ada beberapa potensi risiko yang perlu dicegah atas gerakan-gerakan dari kelompok anti pemerintah tersebut yang terus melakukan hegemoni dengan mengggalang isu referendum dan anti DOB. Tokoh adat, masyarakat dan agama perlu dirangkul.
“Mereka nanti bisa mengajak referndum mereka bisa menguasai masyarakat lho. Makanya selain sosialisasi formal, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi secara masif di masyarakat, seperti kelompok adat, tokoh masyarakat, tokoh agama,” ujarnya.
Yang jelas, menurut Stanislaus, pihak menentang dapat dipastikan memiliki kepentingan karena dengan adanya DOB mereka terganggu kepentingannya sehingga mereka melakukan perlawanan. Hal ini kata dia juga dapat berpotensi meningkatkan gangguan keamanan di bumi cenderawasih tersebut.
“Karena DOB ini akan berdampak langsung kepada masyarakat. Eksistensi negara semakin kuat di masyarakat kelompok ini kan terganggu makanya mereka menolak dengan segala cara. Ya itu pasti ada. Tidak adanya DOB di Papua gangguan keamanan cukup tinggi kan apalagi ada isu yang seperti ini yang menurut mereka mengganggu eksistensi mereka, bahkan (gangguan keamanan) bisa meningkat,” pungkasya.
Seperti diketahui, sebelumnya beredar seruan aksi Petisi Rakyat Papua (PRP) yang akan menggalang demonstrasi untuk menolak otsus jilid 2 dan DOB Papua sekaligus mendesak referendum di Papua Barat.
