Koma.id – Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan membahas masukan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Masukan Mahfud tersebut berkaitan dengan ketentuan tenggat waktu penyerahan dua nama calon wakil presiden (cawapres) dari Presiden Prabowo Subianto kepada MPR. Mahfud menilai pelaksanaan sidang paripurna pada 9 Desember 2026 berpotensi bermasalah apabila penghitungan waktu penyerahan nama calon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Panitia Ad Hoc MPR RI, Abidin Fikri, mengatakan seluruh perkembangan dan masukan yang muncul di tengah masyarakat, termasuk pendapat Mahfud, akan menjadi perhatian panitia.
“Apa yang berkembang di masyarakat termasuk masukan dari Pak Mahfud MD tentu akan menjadi perhatian semua pihak termasuk dari Panitia Ad Hoc MPR dan sesuai dengan kesepakatan pada rapat awal Panitia Ad Hoc yang lalu,” kata Abidin kepada wartawan, Minggu (22/11/2026).
Abidin mengatakan Panitia Ad Hoc akan menggelar rapat pada Senin (23/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, panitia akan membahas berbagai aspek hukum dan konstitusional yang menjadi dasar pelaksanaan sidang pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
“Kami akan rapat pada Senin, 23 November, tentunya hal-hal yang berkembang berkaitan ketentuan peraturan perundang-undangan, konstitusi, UU MD3 dan Tatib MPR akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Sidang MPR Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden,” ujarnya.
Pembahasan tersebut menjadi penting karena MPR sebelumnya telah menetapkan jadwal sidang paripurna pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran pada 9 Desember 2026.
Mahfud Persoalkan Penghitungan 14 Hari
Sebelumnya, Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI mengenai ketentuan waktu pengajuan dua nama calon wakil presiden.
Melalui akun media sosialnya pada Jumat (20/11/2026), Mahfud menyebut MPR mungkin tidak dapat menggelar sidang pada 9 Desember apabila Presiden belum menyerahkan dua nama calon pengganti Gibran hingga batas waktu yang ditentukan.
“Kepada Yang terhormat Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan, persoalan utamanya terletak pada penghitungan tenggat waktu 14 hari sebelum sidang paripurna.
Menurutnya, ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja, bukan hari kalender.
“Menurut UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 Hari sebelum Sidang MPR. (Ternyata) di dalam UU MD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah ‘hari kerja’, bukan hari kalender,” jelas Mahfud.
Ketentuan tersebut, menurut Mahfud, harus menjadi dasar penghitungan waktu agar proses pemilihan wakil presiden tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ia pun menyarankan agar jadwal sidang paripurna disesuaikan menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wakil presiden dari Presiden.
“Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” ujarnya.
Mahfud memberikan contoh apabila Presiden menyerahkan dua nama calon pada 20 November 2026, maka sidang paripurna sebaiknya dilaksanakan setelah terpenuhi tenggat 14 hari kerja, yang menurut perhitungannya jatuh pada 10 Desember 2026.
Ia mengingatkan persoalan tersebut perlu diperhatikan secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan politik maupun hukum baru dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.
Anggota Panitia Ad Hoc: Batas 60 Hari Jadi Acuan
Sementara itu, anggota Panitia Ad Hoc MPR, Ahmad Irawan, sebelumnya juga merespons catatan Mahfud mengenai tenggat waktu pengisian jabatan wakil presiden.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar tersebut mengatakan ketentuan paling prinsip yang harus diperhatikan adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Pasal tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
“Sebenarnya yang paling prinsip mengenai tenggang waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari 2 (dua) nama yang diusulkan oleh Presiden,” kata Irawan, Sabtu (21/11/2026).
Irawan mengatakan pendapat Mahfud mengenai penghitungan 14 hari kerja akan dipelajari lebih lanjut oleh Panitia Ad Hoc. Menurutnya, hal tersebut memang menjadi bagian dari tugas panitia dalam merumuskan mekanisme dan teknis pemilihan wakil presiden.
“Nanti pendapat seperti yang disampaikan Pak Mahfud kami pelajari di Panitia Ad Hoc yang memiliki tugas untuk merumuskan mekanisme dan teknis pemilihan Wakil Presiden. Hal tersebut juga akan jadi pokok bahasan dalam rapat gabungan,” ujarnya.
Meski demikian, Irawan menegaskan hingga Sabtu belum ada perubahan jadwal sidang paripurna MPR yang telah ditetapkan pada 9 Desember 2026.
“Belum ada perubahan jadwal. Catatan dan tafsir Pak Mahfud tentu akan dipertimbangkan dalam rapat Panitia Ad Hoc dan Rapat Gabungan. Yang prinsip sidang pemilihan tidak melewati tenggang waktu 60 hari,” tegasnya.
Ia memastikan MPR akan mencermati seluruh prosedur pengisian kekosongan jabatan wakil presiden agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan yang berlaku.
MPR RI Sebelumnya Tetapkan Sidang 9 Desember
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan perubahan jadwal sidang paripurna pengisian kekosongan jabatan wakil presiden dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR pada Senin (16/11/2026).
Muzani menjelaskan perubahan jadwal dilakukan setelah Presiden Prabowo menyampaikan surat kepada MPR. Presiden membutuhkan tambahan waktu untuk mempertimbangkan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan.
Menurut Muzani, Presiden perlu berkomunikasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh untuk memperoleh pertimbangan sebelum menentukan dua kandidat.
“Karena itu, dalam suratnya Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dilaksanakan tanggal 9 Desember, harinya Rabu,” kata Muzani.
Rapat gabungan MPR kemudian menyetujui tanggal tersebut sebagai jadwal pelaksanaan sidang paripurna.
Dengan demikian, rapat Panitia Ad Hoc pada Senin (23/11/2026) akan menjadi salah satu tahapan penting untuk membahas masukan Mahfud sekaligus memastikan mekanisme dan jadwal pemilihan wakil presiden pengganti Gibran tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi, UU MD3, maupun Tata Tertib MPR.
Hingga Minggu (22/11/2026), jadwal sidang paripurna pada 9 Desember 2026 belum diumumkan berubah. Keputusan mengenai kemungkinan penyesuaian jadwal masih menunggu pembahasan lebih lanjut di lingkungan MPR.













