KOMA.ID, JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mendorong pembenahan tujuh aspek strategis dalam revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat nasional.
Wakil Ketua BAZNAS RI Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan, tujuh isu tersebut perlu menjadi perhatian dalam proses pembahasan revisi undang-undang yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik bertajuk “Reformulasi Arsitektur UU Zakat: Menguatkan atau Melemahkan BAZNAS?” yang diselenggarakan Yayasan Tali Buana Nusantara secara hibrid di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Soroti Kasus Perundungan, Kak Seto Minta Seluruh Pihak Jamin Pemenuhan Hak Anak Indonesia
Dalam forum tersebut, Zainut menjelaskan bahwa revisi UU Pengelolaan Zakat tidak sekadar menyangkut perubahan aturan kelembagaan. Lebih dari itu, pembaruan regulasi diharapkan mampu memperbaiki hubungan antarlembaga pengelola zakat dan memperkuat tata kelola penghimpunan maupun pendistribusian dana zakat.
“BAZNAS mencatat tujuh isu strategis utama yang perlu menjadi perhatian dalam perubahan UU Nomor 23 Tahun 2011, yaitu kewajiban zakat, penguatan kelembagaan BAZNAS, hubungan BAZNAS RI dan BAZNAS daerah, hubungan BAZNAS dengan LAZ, harmonisasi zakat dan pajak, kebijakan nasional dan tata kelola zakat, serta perluasan ruang lingkup regulasi,” jelas Zainut.
Waspada Hujan Petir di Jabodetabek pada Sore hingga Malam Ini, Simak Peringatan Dini BMKG
Tujuh isu tersebut mencakup aspek mendasar pengelolaan zakat, mulai dari pengaturan kewajiban zakat hingga pembagian peran antara Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
BAZNAS juga menyoroti pentingnya kejelasan hubungan antara lembaga pengelola zakat di tingkat pusat dan daerah. Pengaturan tersebut diperlukan agar koordinasi, pembinaan, serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan zakat dapat berjalan lebih terarah.
Selain itu, harmonisasi ketentuan zakat dan pajak menjadi salah satu agenda yang perlu dibahas. Persoalan tersebut berkaitan dengan kepastian regulasi bagi masyarakat yang menunaikan zakat sekaligus memenuhi kewajiban perpajakan.
DPR Targetkan Pembahasan pada 2027
Dalam diskusi yang sama, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan bahwa revisi UU Pengelolaan Zakat telah masuk Prolegnas Prioritas dan ditargetkan mulai dibahas pada 2027.
Saat ini, Komisi VIII DPR RI masih mematangkan rancangan perubahan regulasi tersebut dengan menyerap masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga pengelola zakat dan organisasi keagamaan.
Marwan mengatakan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam penyusunan revisi adalah pengaturan hubungan antara BAZNAS dan LAZ. Menurutnya, pembagian peran kedua lembaga perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam praktik pengelolaan zakat.
“Salah satu isu paling krusial yang sedang diselaraskan adalah membangun relasi yang harmonis dan tegas antara BAZNAS dan LAZ. Bagaimanapun, peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat utama harus tetap dipertahankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan kewenangannya,” ujar Marwan.
Ia juga mendorong perubahan orientasi program pendayagunaan zakat agar tidak hanya berfokus pada bantuan konsumtif, tetapi lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi yang produktif.
Menurut Marwan, program pendayagunaan zakat perlu memiliki indikator dampak yang dapat diukur. Dengan begitu, manfaat dana zakat tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian mustahik atau penerima zakat.
MUI Dorong Jalan Tengah dan Transparansi Digital
Sementara itu, Ketua MUI Bidang Komunikasi dan Digital KH Masduki Baidlowi menekankan pentingnya mencari formulasi regulasi yang mampu mengakomodasi potensi pengelolaan zakat di tengah masyarakat.
Menurutnya, pesantren, masjid, dan LAZ memiliki peran yang tidak bisa diabaikan dalam ekosistem zakat nasional. Karena itu, perubahan undang-undang perlu mempertimbangkan keberadaan berbagai unsur tersebut tanpa menghilangkan peran strategis negara melalui BAZNAS.
Masduki juga menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan zakat dengan memanfaatkan sistem digital. Melalui penerapan teknologi, muzaki atau orang yang menunaikan zakat diharapkan dapat memantau penggunaan dan penyaluran dana secara lebih konsisten serta akuntabel.
Di sisi lain, Ketua Yayasan Tali Buana Nusantara Endin AJ Soefihara menjelaskan bahwa diskusi publik tersebut diselenggarakan untuk membedah arah perubahan UU Pengelolaan Zakat secara objektif dan komprehensif.
Forum itu juga diharapkan menghadirkan beragam perspektif mengenai dampak revisi regulasi terhadap ekosistem zakat nasional.
Diskusi tersebut turut dihadiri anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar Mujib Rohmat, akademisi Masykuri Abdillah, pengurus BAZNAS, pimpinan LAZ, perwakilan MUI, akademisi, tokoh masyarakat, serta insan pers.
Berbagai pandangan yang muncul dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya menghimpun masukan sebelum pembahasan revisi UU Pengelolaan Zakat dilakukan di DPR.
Dengan masuknya revisi regulasi tersebut dalam Prolegnas Prioritas 2026, pembahasan pada tahun berikutnya diharapkan dapat menghasilkan aturan yang memberikan kepastian kelembagaan, memperjelas koordinasi antarpengelola zakat, serta meningkatkan transparansi dan manfaat pengelolaan zakat bagi masyarakat.













