Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Ekonomi

OJK Perketat Aturan Modal Perusahaan Asuransi, Wajib Lakukan Stress Test Minimal Setahun Sekali

×

OJK Perketat Aturan Modal Perusahaan Asuransi, Wajib Lakukan Stress Test Minimal Setahun Sekali

Sebarkan artikel ini
OJK Perketat Aturan Modal Perusahaan Asuransi, Wajib Lakukan Stress Test Minimal Setahun Sekali
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Foto / Istimewa)

Koma.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat ketentuan permodalan dan solvabilitas perusahaan asuransi serta reasuransi melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Melalui aturan baru tersebut, perusahaan asuransi dan reasuransi diwajibkan melakukan penilaian kecukupan modal dengan memperhitungkan berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

Silakan gulirkan ke bawah

Salah satu ketentuan penting dalam regulasi tersebut adalah kewajiban perusahaan melakukan stress test atau pengujian ketahanan keuangan dalam berbagai skenario perubahan kondisi ekonomi. Pengujian itu harus dilakukan dan didokumentasikan paling sedikit satu kali dalam setahun.

OJK juga menetapkan Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) sebesar 120 persen. Ketentuan tersebut menjadi batas minimum yang harus dijaga perusahaan agar memiliki kemampuan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan tertanggung.

POJK 18 Tahun 2026 ditetapkan pada 2 Oktober 2026 dan diundangkan pada 26 Oktober 2026.

Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, menjelaskan penerbitan aturan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan keuangan industri perasuransian.

Menurutnya, OJK menyempurnakan kerangka perhitungan solvabilitas agar lebih sensitif terhadap risiko (risk-sensitive), mencerminkan profil risiko masing-masing perusahaan secara lebih akurat, serta selaras dengan perkembangan standar internasional.

“POJK 18 Tahun 2026 ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2026 dan diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2026,” ujar Wahyu dalam keterangan resminya.

OJK Tetapkan Rasio Solvabilitas Minimum 120 Persen

Dalam POJK tersebut, OJK menetapkan KRSM perusahaan asuransi dan reasuransi sebesar 120 persen.

Artinya, perusahaan wajib menjaga tingkat solvabilitas sesuai ambang batas yang ditetapkan regulator untuk memastikan kemampuan keuangannya dalam menghadapi risiko dan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.

Selain itu, perusahaan perasuransian yang masuk kategori Domestic Significantly Important Insurer (D-SII) diwajibkan membentuk tambahan modal sebesar 15 persen dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR).

D-SII merupakan kategori perusahaan asuransi yang dinilai memiliki arti penting secara signifikan bagi industri dan stabilitas sektor perasuransian domestik.

Kewajiban tambahan modal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat daya tahan perusahaan yang memiliki tingkat kepentingan sistemik lebih besar.

OJK juga menyempurnakan pengaturan mengenai modal yang tersedia (available capital). Dalam ketentuan baru, modal perusahaan dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2).

Pengelompokan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing instrumen modal serta kemampuan instrumen tersebut dalam menyerap kerugian.

Dengan pengaturan tersebut, OJK tidak hanya memperhatikan besarnya modal yang dimiliki perusahaan, tetapi juga kualitas dan kemampuan modal dalam menghadapi potensi kerugian.

Empat Risiko Jadi Dasar Perhitungan Modal

Perubahan lainnya terdapat pada penyempurnaan perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR).

Dalam aturan sebelumnya, pengukuran kebutuhan modal perlu disesuaikan dengan perkembangan profil risiko industri. Melalui POJK 18 Tahun 2026, OJK memperjelas perhitungan MMBR dengan mencakup empat jenis risiko utama.

Keempat risiko tersebut meliputi:

  1. Risiko kredit, yakni potensi kerugian akibat pihak lain gagal memenuhi kewajiban pembayaran atau kewajiban kontraktualnya.
  2. Risiko pasar, yaitu potensi kerugian akibat perubahan kondisi pasar, termasuk pergerakan suku bunga, nilai tukar, dan harga instrumen investasi.
  3. Risiko asuransi, yakni potensi kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian antara perkiraan dan realisasi risiko yang ditanggung perusahaan dalam kegiatan asuransi.
  4. Risiko operasional, yaitu potensi kerugian akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, sistem, maupun kejadian eksternal.

Pengukuran berdasarkan empat jenis risiko tersebut diharapkan membuat kebutuhan modal perusahaan lebih sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha dan risiko yang benar-benar dihadapi.

Dengan demikian, perusahaan yang memiliki profil risiko lebih tinggi harus memperhitungkan kebutuhan modal secara lebih memadai.

Perusahaan Wajib Lakukan Stress Test Setahun Sekali

Salah satu poin penting dalam POJK 18 Tahun 2026 adalah kewajiban penerapan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA).

Melalui mekanisme tersebut, perusahaan asuransi dan reasuransi wajib melakukan penilaian terhadap kecukupan rasio solvabilitas dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan perubahan kondisi yang dapat memengaruhi kesehatan keuangan perusahaan.

Penilaian itu harus dilakukan melalui berbagai skenario atau stress test dan didokumentasikan paling sedikit satu kali dalam setahun.

Perusahaan juga diwajibkan menyusun strategi untuk menjaga dan memelihara rasio solvabilitas agar tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kewajiban tersebut membuat perusahaan tidak cukup hanya menunjukkan kondisi permodalan pada saat laporan keuangan disusun. Perusahaan juga harus mampu memperkirakan ketahanan keuangannya apabila menghadapi situasi yang tidak menguntungkan.

Melalui ORSA, perusahaan diharapkan dapat mengidentifikasi potensi risiko lebih awal dan menyiapkan langkah mitigasi sebelum risiko tersebut berkembang menjadi persoalan keuangan yang lebih besar.

Pinjaman Subordinasi Bisa Diperhitungkan sebagai Modal

POJK 18 Tahun 2026 juga mengatur pengakuan pinjaman subordinasi sebagai bagian dari modal perusahaan.

Dalam ketentuan tersebut, pinjaman subordinasi dapat diakui sebagai modal inti terbatas atau modal pelengkap sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan OJK.

Pengaturan ini berkaitan dengan kualitas modal dan kemampuan instrumen keuangan dalam menyerap kerugian.

Dengan adanya ketentuan tersebut, perusahaan memiliki kerangka yang lebih jelas mengenai instrumen pendanaan yang dapat diperhitungkan dalam pengukuran kecukupan modal.

Namun, pengakuan pinjaman subordinasi tidak berlaku secara otomatis. Instrumen tersebut harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan regulator.

Laporan Solvabilitas Wajib Disampaikan Setiap Triwulan

Untuk memperkuat pengawasan, OJK juga mewajibkan perusahaan asuransi dan reasuransi menyampaikan laporan perhitungan rasio solvabilitas secara berkala.

Laporan tersebut harus disampaikan setiap triwulan dan tahunan. Khusus laporan tahunan, perusahaan diwajibkan menyertakan hasil audit akuntan publik.

Kewajiban pelaporan tersebut memungkinkan OJK memantau kondisi permodalan dan tingkat solvabilitas perusahaan secara lebih teratur.

Dengan pemantauan berkala, regulator dapat memperoleh gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam menjaga kesehatan keuangan sekaligus mendeteksi potensi persoalan lebih awal.

OJK juga memperkuat aspek kepatuhan melalui pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan mengenai solvabilitas, permodalan, perhitungan MMBR, pelaksanaan ORSA, maupun kewajiban pelaporan.

Aturan Efektif Mulai Triwulan I-2027

Meski telah diterbitkan, penerapan perhitungan rasio solvabilitas berdasarkan POJK 18 Tahun 2026 tidak langsung diberlakukan pada seluruh laporan keuangan saat ini.

OJK menetapkan ketentuan tersebut mulai efektif pada penyampaian laporan keuangan triwulan I-2027.

Selama 2027, OJK juga memberikan penyesuaian batas waktu penyampaian laporan rasio solvabilitas triwulanan. Perusahaan diberikan waktu paling lambat 45 hari setelah berakhirnya periode triwulan untuk menyampaikan laporan.

Sementara itu, pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan yang tidak memenuhi KRSM akibat penerapan ketentuan baru tersebut baru diberlakukan mulai periode laporan triwulan I-2028.

Masa transisi ini memberikan kesempatan bagi perusahaan asuransi dan reasuransi untuk menyesuaikan sistem perhitungan, pengelolaan risiko, serta struktur permodalannya dengan ketentuan baru.

OJK Perkuat Perlindungan Pemegang Polis

OJK menjelaskan pengetatan aturan solvabilitas dilatarbelakangi perkembangan kondisi ekonomi yang semakin dinamis.

Fluktuasi suku bunga, volatilitas nilai tukar, serta ketidakpastian ekonomi global dinilai dapat memengaruhi profil risiko dan kondisi keuangan perusahaan asuransi maupun reasuransi.

Selain itu, aturan tersebut juga diselaraskan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 tentang Kontrak Asuransi yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Penerapan standar akuntansi tersebut membawa perubahan dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kontrak asuransi. Karena itu, diperlukan penyesuaian dalam pengukuran kecukupan modal agar kondisi keuangan perusahaan dapat tercermin secara lebih akurat.

OJK menilai penguatan kerangka solvabilitas menjadi penting untuk memastikan perusahaan memiliki kemampuan menyerap potensi kerugian dan tetap memenuhi kewajibannya.

Pada akhirnya, penguatan permodalan dan pengawasan tersebut diarahkan untuk menjaga kesehatan industri perasuransian sekaligus memperkuat perlindungan terhadap pemegang polis dan tertanggung.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.