Koma.id – Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkap kembali berbagai penderitaan politik yang dialami Proklamator RI Soekarno, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.
Megawati menegaskan keadilan sejarah bagi Bung Karno tidak boleh berhenti setelah pencabutan TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967. Menurutnya, masih terdapat bagian dari sejarah kehidupan Soekarno yang perlu diungkap secara jujur kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Megawati saat menjadi Inspektur Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).
Dalam pidatonya, Megawati mengungkap Soekarno menghabiskan sekitar 18 tahun hidupnya dalam penjara, pengasingan, maupun tahanan. Ia menyebut sebagian masa tersebut berlangsung tanpa proses hukum yang layak.
Megawati secara khusus menyoroti sekitar empat tahun ketika Bung Karno menjadi tahanan rumah pada masa pemerintahan Soeharto.
Presiden Prabowo Pantau Erupsi Anak Krakatau, Dipastikan Keselamatan Warga Jadi Prioritas
Menurut Megawati, kondisi tersebut menjadi salah satu bagian kelam dalam perjalanan sejarah bangsa yang perlu dicatat dan dipahami generasi penerus.
Ia juga mengungkap keluarga Bung Karno selama puluhan tahun tidak memperoleh dokumen resmi mengenai status hukum penahanan terhadap sang Proklamator.
Padahal, menurut Megawati, nama Soekarno justru mendapatkan penghormatan di berbagai negara sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah dunia.
Bukan untuk Bangkitkan Kebencian
Megawati menegaskan pengungkapan kembali penderitaan Bung Karno bukan dimaksudkan untuk membangkitkan kebencian terhadap masa lalu maupun terhadap pihak tertentu.
Menurut dia, keberanian mengungkap fakta sejarah merupakan bagian dari pertanggungjawaban moral kepada bangsa sekaligus pendidikan bagi generasi muda.
Ia menilai sejarah harus disampaikan secara jujur agar generasi penerus memahami perjalanan bangsa secara utuh, termasuk berbagai peristiwa yang pernah menimpa para pendiri negara.
Megawati juga menekankan bahwa Bung Karno tidak hanya menjadi bagian dari sejarah keluarganya.
“Bung Karno bukan hanya milik keluarga, tetapi bagian dari sejarah Indonesia dan dunia,” kata Megawati dalam pidatonya.
Karena itu, menurut Megawati, berbagai fakta mengenai perjalanan hidup Soekarno perlu ditempatkan sebagai bagian dari sejarah bangsa yang harus dipelajari secara objektif.
57 Tahun Perjuangkan Keadilan Sejarah
Megawati juga menyinggung perjalanan panjang hingga akhirnya TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 dicabut.
Menurutnya, perjuangan tersebut berlangsung selama 57 tahun. Pencabutan TAP MPRS tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam upaya memulihkan nama baik Soekarno secara konstitusional.
Namun, Megawati menilai pencabutan ketetapan tersebut bukan akhir dari seluruh proses keadilan sejarah.
Ia mengatakan masih terdapat berbagai persoalan sejarah yang perlu dilihat dan dipahami secara terbuka, termasuk penderitaan yang dialami Bung Karno selama masa penahanan dan pengasingan.
Bagi Megawati, pengalaman panjang tersebut memberikan pelajaran bahwa kebenaran tidak selalu hadir dengan cepat.
Ia pun menyampaikan keyakinannya bahwa kebenaran dapat ditunda, tetapi pada akhirnya akan menemukan jalannya.
“Kebenaran mungkin dapat ditunda, tetapi tidak akan kehilangan jalannya dan pada akhirnya akan menang,” ujar Megawati.
Megawati berharap generasi muda tidak melihat sejarah hanya sebagai rangkaian tanggal dan nama tokoh. Menurutnya, sejarah juga harus dipahami melalui pengalaman manusia yang berada di balik berbagai peristiwa besar bangsa.
Dengan demikian, pengungkapan kembali kisah perjuangan dan penderitaan Soekarno diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran sejarah sekaligus menjaga agar berbagai peristiwa masa lalu tidak kembali terulang.
