Koma.id– Usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar (Purn) HM Soeharto, kembali mengemuka dan memicu perdebatan di tengah masyarakat.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama, menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut.
Ia menilai Soeharto telah berjasa besar dalam membangun bangsa, menjaga stabilitas nasional, serta memberdayakan masyarakat Indonesia di berbagai bidang.
Namun, dukungan ini tidak diterima secara bulat. Pengajar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Herlambang Perdana, mengingatkan bahwa peristiwa reformasi 1998 menjadi bukti atas kepemimpinan Soeharto yang dinilai sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Menurutnya, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto berpotensi mencederai semangat bangsa dalam melawan KKN.
Sikap tegas juga disuarakan oleh Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), yang kembali menolak usulan tersebut. IKOHI menilai Soeharto bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis pada masa kekuasaannya.
