Koma.id– Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Ahmad Jilul Qur’ani Farid menjelaskan bahwa gerakan Kabinet Bayangan yang diprakarsainya bersama Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari lahir dari keresahan terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai belum memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan.
Kabinet Bayangan beranggotakan 15 profesional yang berperan sebagai pengawas kebijakan dan kontrol masyarakat sipil, tanpa otoritas maupun anggaran seperti pemerintah, melainkan mengandalkan keberanian dan dukungan publik. Jilul menegaskan gerakan tersebut bukan makar atau gerakan politik, melainkan bentuk oposisi yang diposisikan sebagai kawan tanding pemerintah.
“Ketika proses policy making atau ketika di eksekutif atau di legislatif harus diantisipasi, ada yang ngawur harus diteriaki dulu. Ibarat sopir angkot, meleng mau nabrak, penumpangnya harus berani teriak,” ucap Jilul.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan Irma Hidayana mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG), menilai Program Makanan Tambahan (PMT) lebih tepat untuk memperbaiki gizi dengan menyasar wilayah yang memiliki masalah gizi tinggi.
Ia juga menyoroti kasus keracunan MBG yang dinilai menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat dan mempertanyakan kemampuan program tersebut berbenah meski pimpinan Badan Gizi Nasional telah berganti.
